Dirut PT Mitra Visioner Pratama Ditahan, Tersangka Korupsi Pengadaan ISP Rp2,8 Miliar
Dirut PT Mitra Visioner Pratama Ditahan, Tersangka Korupsi Pengadaan ISP Rp2,8 Miliar

Kejari Tapanuli Utara menahan Dirut PT Mitra Visioner Pratama, HR, tersangka korupsi pengadaan internet service provider (ISP) senilai Rp2,83 miliar pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

Korupsi Proyek Jalan Mbulava: Kejari Donggala Tetapkan Satu Tersangka, Kerugian Negara Rp500 Juta
Korupsi Proyek Jalan Mbulava: Kejari Donggala Tetapkan Satu Tersangka, Kerugian Negara Rp500 Juta

Kejari Donggala menetapkan kontraktor CV Awalid Mitra Indonesia sebagai tersangka korupsi proyek jalan di Desa Mbulava, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp500 juta.

Korupsi Irigasi NTT: Kejati Tetapkan Empat Tersangka, Negara Rugi Rp2,3 Miliar
Korupsi Irigasi NTT: Kejati Tetapkan Empat Tersangka, Negara Rugi Rp2,3 Miliar

Kejati NTT menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi rehabilitasi jaringan irigasi Wae Ces di Manggarai, mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2,3 miliar.

Korupsi Pembangunan Dermaga Aceh Timur: Dua Tersangka Ditahan
Korupsi Pembangunan Dermaga Aceh Timur: Dua Tersangka Ditahan

Kejari Aceh Timur menetapkan dua tersangka korupsi pembangunan dermaga pelelangan ikan senilai Rp709,3 juta, mengakibatkan kerugian negara Rp156,6 juta.

Dua Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Korupsi Gudang Arsip Aceh Timur
Dua Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Korupsi Gudang Arsip Aceh Timur

Kejari Aceh Timur menetapkan dua tersangka korupsi pembangunan Gudang Arsip UPTD Aceh Timur dengan kerugian negara mencapai Rp298 juta dari total anggaran Rp1,7 miliar lebih.

Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Balai K3 Medan Ditahan
Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Balai K3 Medan Ditahan

Kejaksaan Negeri Belawan menahan Rizqi Syahrul Ramadhan alias RSR, tersangka korupsi pembangunan Gedung Balai K3 Medan tahun 2022, dengan kerugian negara mencapai Rp234 juta.

Kadisbuparekraf Sumut Ditahan, Diduga Korupsi Situs Benteng Putri Hijau Rp817 Juta
Kadisbuparekraf Sumut Ditahan, Diduga Korupsi Situs Benteng Putri Hijau Rp817 Juta

Kejati Sumut menahan Kadisbuparekraf Sumut, Zumri Sulthony, dan tiga tersangka lain atas dugaan korupsi proyek penataan Situs Benteng Putri Hijau tahun 2022 dengan kerugian negara mencapai Rp817 juta.

Kejati Kaltara Periksa 8 Saksi Kasus Korupsi Pembangunan Gedung BPSDM Rp8 Miliar
Kejati Kaltara Periksa 8 Saksi Kasus Korupsi Pembangunan Gedung BPSDM Rp8 Miliar

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara telah memeriksa delapan saksi terkait dugaan korupsi pembangunan gedung BPSDM Kaltara senilai Rp8 miliar, termasuk pejabat pembuat komitmen dan kontraktor, serta menggeledah Kantor PUPR Perkim Kaltara untuk mengumpulkan b

Tiga Tersangka Gratifikasi Bantuan Gubernur Sumsel Ditangkap, Kerugian Negara Capai Rp826 Juta
Tiga Tersangka Gratifikasi Bantuan Gubernur Sumsel Ditangkap, Kerugian Negara Capai Rp826 Juta

Kejati Sumsel menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi bantuan Gubernur Sumsel senilai Rp826 juta untuk proyek pembangunan di Banyuasin, melibatkan pejabat dan pihak swasta.

Kejari Sinjai Tahan Lagi Tersangka Korupsi Irigasi Rp7,5 Miliar
Kejari Sinjai Tahan Lagi Tersangka Korupsi Irigasi Rp7,5 Miliar

Direktur Utama PT PUG, HID, ditahan Kejari Sinjai terkait korupsi proyek rehabilitasi irigasi Apparang tahun 2020 senilai Rp7,5 miliar yang merugikan negara Rp1,78 miliar lebih.

Mantan Kadis PUPR Ogan Ilir Ditetapkan Tersangka Korupsi Jalan
Mantan Kadis PUPR Ogan Ilir Ditetapkan Tersangka Korupsi Jalan

Kejari Ogan Ilir menetapkan mantan Kepala Dinas PUPR, JE, dan penyedia jasa, AI, sebagai tersangka korupsi proyek peningkatan jalan Kuang Dalam-Beringin Dalam tahun 2019 senilai Rp2 miliar, mengakibatkan kerugian negara Rp894 juta.

Kejari Muara Enim Sita Rp150 Juta Terkait Korupsi Pembangunan Siring
Kejari Muara Enim Sita Rp150 Juta Terkait Korupsi Pembangunan Siring

Kejaksaan Negeri Muara Enim menyita Rp150 juta sebagai barang bukti korupsi proyek pembangunan siring jalan di Pulau Panggung, Muara Danau, yang diduga dikerjakan tidak sesuai standar dan merugikan keuangan negara.