Papua Dorong Pendidikan Inklusif: Unit Layanan Disabilitas (ULD) hadir untuk Anak Berkebutuhan Khusus
Pemerintah Provinsi Papua membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk memastikan anak berkebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan inklusif dan layak, mengatasi terbatasnya sekolah luar biasa (SLB).
Jayapura, 5 Mei 2024 (ANTARA) - Akses pendidikan yang layak menjadi hak fundamental bagi setiap anak Indonesia, termasuk di Papua. Namun, realita di lapangan menunjukkan tantangan besar dalam menyediakan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) di provinsi tersebut. Minimnya jumlah Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) dan kurangnya pemahaman masyarakat menjadi kendala utama. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua meluncurkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ini.
ULD hadir sebagai jembatan bagi ABK di Papua untuk mengakses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan keberadaan ULD, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi ABK untuk tidak bersekolah. "Kehadiran ULD ini penting agar anak-anak di Papua mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan begitu tidak ada alasan untuk tidak bersekolah," tegas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Chistrian Sohilait.
Langkah ini merupakan respon atas terbatasnya akses pendidikan bagi ABK di Papua. Saat ini, hanya terdapat tujuh SLBN yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, dengan total 328 siswa. Jumlah guru ASN di tujuh SLBN tersebut sebanyak 80 orang pada 2025, dan akan berkurang menjadi 76 orang di tahun ini karena pensiunnya empat guru. Terdapat juga 24 guru honorer. Idealnya, setiap kabupaten/kota memiliki SLBN, dan ULD diharapkan dapat menjadi solusi sementara hingga tercapainya ideal tersebut.
Membuka Akses Pendidikan Inklusif di Papua
ULD berperan penting dalam memetakan kebutuhan ABK dan memberikan rekomendasi sekolah yang tepat. Calon peserta didik akan menjalani beberapa tes yang dilakukan oleh dokter umum, psikolog, guru luar biasa, dan tenaga asesmen lainnya sebelum mendapatkan rekomendasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan ABK mendapatkan lingkungan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.
Pemerintah Provinsi Papua menyadari bahwa masih banyak anak disabilitas yang belum bersekolah, baik karena kurangnya informasi maupun kurangnya dukungan dari orang tua. "Pemerintah yakin banyak anak-anak disabilitas yang ingin bersekolah, hanya saja mereka belum memahami bagaimana cara untuk bersekolah. Selain itu, masih ada orang tua yang kadang menganggap anak-anak berkebutuhan khusus tidak perlu sekolah, padahal pemikiran tersebut salah," jelas salah satu pejabat pemerintah.
Melalui ULD, pemerintah berupaya mengubah persepsi masyarakat tentang pendidikan bagi ABK. Pemerintah menekankan bahwa setiap anak, termasuk ABK, berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sesuai dengan amanat undang-undang. Potensi ABK perlu diasah dan dikembangkan, karena mereka memiliki kemampuan yang sama dengan anak-anak normal lainnya.
Tidak hanya itu, ULD juga memberikan informasi dan bimbingan kepada orang tua ABK tentang berbagai pilihan pendidikan yang tersedia. Banyak orang tua yang masih bingung harus menyekolahkan anak mereka di mana, sehingga ULD hadir sebagai solusi untuk mengatasi kebingungan tersebut. Berdasarkan data, terdapat 120 anak usia sekolah (6-18 tahun) di Kota Jayapura pada 2023 yang belum bersekolah.
Pentingnya Sekolah Inklusi
Selain ULD, pemerintah juga mendorong pengembangan sekolah inklusi di Papua. Sekolah inklusi merupakan pendekatan yang membangun lingkungan belajar yang terbuka dan ramah bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang dan kondisi mereka. Namun, membangun sekolah inklusi di Papua bukan hal mudah dan membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Laurens Wantik, menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya memastikan semua anak di sembilan kabupaten/kota mendapatkan pendidikan yang layak. "Pemerintah terus mendorong agar pelayanan pendidikan ini bisa didapatkan oleh seluruh anak-anak di Provinsi Papua tanpa terkecuali," ujarnya. Pemerhati anak disabilitas di Kota Jayapura, Herman Rumbekwan, menyambut baik keberadaan ULD dan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah.
Guru SLB Negeri Pembina Provinsi Papua, Sery Rante Pabunga, juga menekankan pentingnya kehadiran ULD di seluruh kabupaten/kota. ULD tidak hanya memberikan informasi kepada orang tua, tetapi juga merekomendasikan jenis sekolah yang sesuai dengan kebutuhan ABK, baik SLB maupun sekolah umum. Anak dengan kebutuhan khusus ringan, misalnya, dapat bersekolah di sekolah umum jika kemampuan intelektualnya normal.
Dengan demikian, ULD berperan penting dalam memaksimalkan potensi ABK dan membantu mereka untuk bersekolah di tempat yang tepat. Keberadaan ULD dan pengembangan sekolah inklusi merupakan langkah penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Papua, memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk meraih masa depan yang cerah.
Hadirnya pendidikan inklusif diharapkan mampu mengembangkan potensi ABK di Papua. Bukan untuk membatasi mereka karena kekurangan fisik, tetapi justru untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki demi masa depan yang lebih baik. Ini adalah komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak di Papua memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas.
