Pelindo Segera Survei Pembangunan Pelabuhan Internasional Jepara Rp71 Triliun
PT Pelindo akan segera mengirim tim untuk mensurvei lokasi pembangunan Pelabuhan Internasional di Pantai Balong, Jepara, Jawa Tengah, proyek senilai Rp71 triliun yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Jepara, Jawa Tengah - Pemerintah Kabupaten Jepara terus berupaya mewujudkan pembangunan Pelabuhan Internasional di Pantai Balong, Kecamatan Kembang. Usulan pembangunan pelabuhan senilai Rp71 triliun ini mendapat angin segar setelah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan tim survei ke lokasi. Audiensi langsung Bupati Jepara, Witiarso Utomo, dengan Presiden Direktur PT Pelindo, Arif Suhartono, di Jakarta pada 26 Maret 2024 menghasilkan komitmen positif dari PT Pelindo untuk segera melakukan survei lapangan.
Bupati Jepara menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berjalan lancar dan PT Pelindo menyambut baik rencana pembangunan pelabuhan di Jepara. Kehadiran tim survei dari PT Pelindo ke Kabupaten Jepara dalam waktu dekat akan menjadi langkah krusial dalam merealisasikan proyek ambisius ini. Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Asisten I Sekda Jepara, Ratib Zaini, dan Asisten II Sekda Jepara, Hery Yulianto, yang memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini.
Pembangunan pelabuhan internasional ini telah melalui tahap pra studi kelayakan (Pra FS) yang dilakukan oleh Pemkab Jepara bersama ITS Surabaya. Hasil studi tersebut menyatakan bahwa pembangunan pelabuhan di Pantai Balong layak untuk direalisasikan. Pemerintah Kabupaten Jepara juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung proyek besar ini yang diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp71 triliun.
Survei Lapangan dan Persiapan Lahan
Tim survei PT Pelindo akan segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan pelabuhan di Pantai Balong. Survei ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih detail dan komprehensif. Hasil survei akan menentukan langkah selanjutnya dalam proses pembangunan pelabuhan internasional ini.
Proyek ini direncanakan akan menggunakan lahan seluas 700 hektare. Sebagian lahan tersebut, yakni 200 hektare, saat ini masih dimiliki oleh Perhutani dan PTPN IX. Pemkab Jepara telah melakukan komunikasi intensif dengan kedua pihak tersebut.
Dalam pertemuan dengan PTPN IX, pihak perusahaan menyatakan kesediaannya untuk mengalihkan lahan yang saat ini digunakan untuk perkebunan karet menjadi kawasan industri pendukung operasional pelabuhan. Keputusan ini didasari pertimbangan ekonomi, di mana pengembangan kawasan industri diproyeksikan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan perkebunan karet. PTPN IX memproyeksikan akan mendapatkan pendapatan sebesar 7 persen selama 30 tahun ke depan melalui skema ini.
Kerja sama yang baik antara Pemkab Jepara, PT Pelindo, Perhutani, dan PTPN IX menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Komitmen semua pihak untuk mendukung pembangunan pelabuhan internasional di Jepara menunjukkan keseriusan dalam memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan konektivitas Jepara dengan dunia internasional.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Studi Kelayakan
Pemerintah Kabupaten Jepara telah melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan penuh terhadap proyek pembangunan Pelabuhan Internasional di Pantai Balong. Dukungan dari pemerintah pusat sangat penting untuk kelancaran proses perencanaan, pengadaan lahan, dan pembangunan pelabuhan.
Studi kelayakan yang telah dilakukan bersama ITS Surabaya menunjukkan potensi besar dari pembangunan pelabuhan ini. Hasil studi tersebut akan menjadi acuan bagi PT Pelindo dalam melakukan survei lapangan dan perencanaan pembangunan selanjutnya. Data-data teknis dan detail dari studi kelayakan akan diintegrasikan dengan hasil survei lapangan untuk menghasilkan rencana pembangunan yang matang dan terukur.
Dengan adanya komitmen dari PT Pelindo untuk mengirimkan tim survei, diharapkan proses pembangunan Pelabuhan Internasional di Jepara dapat segera dimulai. Proyek ini diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Jepara dan sekitarnya, membuka peluang investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan pembangunan pelabuhan ini akan bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, PT Pelindo, dan berbagai pihak terkait. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan menjadi hal yang krusial untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jepara.
Pembangunan pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas Jepara dengan pasar internasional, membuka akses ekspor-impor yang lebih luas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Proyek ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan Jepara sebagai pusat perdagangan dan perekonomian di kawasan Jawa Tengah.
Kesimpulan
Dengan rencana kedatangan tim survei PT Pelindo, proyek pembangunan Pelabuhan Internasional Jepara memasuki babak baru yang menjanjikan. Dukungan penuh dari pemerintah daerah dan hasil studi kelayakan yang positif memberikan optimisme terhadap keberhasilan proyek ini dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jepara.
