Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Biak Numfor Terapkan Katalog Elektronik Versi 6.0: Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan
Biak Numfor Terapkan Katalog Elektronik Versi 6.0: Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, resmi menerapkan katalog elektronik versi 6.0 untuk pengadaan barang dan jasa, menjanjikan peningkatan transparansi dan efisiensi.

PPKD Jakbar Latih 80 Warga di Enam Kelurahan, Tingkatkan Keterampilan dan Kurangi Pengangguran
PPKD Jakbar Latih 80 Warga di Enam Kelurahan, Tingkatkan Keterampilan dan Kurangi Pengangguran

Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat melatih 80 warga dari enam kelurahan dalam delapan program keahlian untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan.

45 Pejabat Kudus Ikuti Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa: Wujudkan Transparansi dan Pemerintahan yang Baik
45 Pejabat Kudus Ikuti Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa: Wujudkan Transparansi dan Pemerintahan yang Baik

Sebanyak 45 pejabat di Kudus mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan transparansi dan kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

PPKD Jakbar Targetkan 1.210 Warga Ikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2025
PPKD Jakbar Targetkan 1.210 Warga Ikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2025

Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat membuka pelatihan berbasis kompetensi bagi 1.210 warga Jakarta dengan berbagai bidang kejuruan, termasuk pelatihan mobile.

9.051 PPPK Pemkab Bekasi Resmi Dilantik, Percepat Penghapusan Honorer
9.051 PPPK Pemkab Bekasi Resmi Dilantik, Percepat Penghapusan Honorer

Pemkab Bekasi telah melantik 9.051 PPPK pada 26 Maret 2025, menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang menyelesaikan pelantikan tahap pertama lebih cepat dari target nasional, untuk menghapus status tenaga honorer.

Pemkot Probolinggo Percepat Digitalisasi UMKM Lewat E-Katalog
Pemkot Probolinggo Percepat Digitalisasi UMKM Lewat E-Katalog

Pemerintah Kota Probolinggo gencar mendorong digitalisasi UMKM dengan mengajak pelaku usaha mendaftar ke e-katalog pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Pemprov Sulteng Tingkatkan Kompetensi ASN dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Pemprov Sulteng Tingkatkan Kompetensi ASN dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan kompetensi ASN dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang optimal melalui pelatihan bersertifikasi.

E-Katalog: Kunci Sukses BUMDesa Jatim di Era Digital
E-Katalog: Kunci Sukses BUMDesa Jatim di Era Digital

Pelatihan Mitra Klinik BUMDesa Jatim 2025 resmi ditutup, 150 pengurus BUMDesa dibekali keahlian e-katalog untuk tingkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

BPSDM Kemendagri Perkuat Kompetensi Aparatur Kelola Aset dan Pajak Daerah
BPSDM Kemendagri Perkuat Kompetensi Aparatur Kelola Aset dan Pajak Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menggelar pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola aset dan pajak daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel demi pembangunan daerah berkelanjutan.

Pemprov Kalsel Optimalkan Pengadaan Barang dan Jasa, Dorong Transparansi dan Efisiensi
Pemprov Kalsel Optimalkan Pengadaan Barang dan Jasa, Dorong Transparansi dan Efisiensi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melakukan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri dan U

Pemprov Kalsel Dorong Daya Saing Koperasi dan UKM di Era Digital
Pemprov Kalsel Dorong Daya Saing Koperasi dan UKM di Era Digital

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berupaya meningkatkan daya saing koperasi dan UKM melalui pelatihan digitalisasi dan pengawasan internal untuk menghadapi tantangan globalisasi dan era digital.

Pemkot Pontianak Tingkatkan Profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa
Pemkot Pontianak Tingkatkan Profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Kota Pontianak menggelar bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pengadaan barang dan jasa, demi tertib administrasi dan menghindari kesalahan hukum, serta sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.