PPKD Jakbar Latih 80 Warga di Enam Kelurahan, Tingkatkan Keterampilan dan Kurangi Pengangguran
Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat melatih 80 warga dari enam kelurahan dalam delapan program keahlian untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat kembali menyelenggarakan pelatihan kerja bagi 80 warga di enam kelurahan. Pelatihan ini merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan warga dan mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Pelatihan yang dimulai sejak 22 April 2025 ini diikuti oleh warga dari Kelurahan Duri Kepa, Kedoya Utara, Kota Bambu Selatan, Kebon Jeruk, Kapuk, dan Wijaya Kusuma. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Mobile Training Unit (MTU) yang berbasis kompetensi.
Kepala Satuan Pelaksana PPKD Jakarta Barat, Agus Susanto, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. "Pelatihan keterampilan kerja ini dilaksanakan sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia dan mengurangi angka pengangguran di Jakarta Barat," ujarnya di Jakarta, Senin (28/4).
Program pelatihan ini memasuki angkatan kedua pada tahun 2025 dan menawarkan delapan program keahlian berbeda. Pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan lokasi masing-masing kelurahan, memanfaatkan fasilitas yang tersedia seperti sekretariat RW dan RPTRA. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah untuk menjangkau warga secara merata dan efektif.
Beragam Pelatihan Berbasis Kompetensi
Pelatihan yang diselenggarakan meliputi berbagai bidang, disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Di Kelurahan Kedoya Utara, misalnya, telah diselenggarakan tiga kali pelatihan MTU, meliputi teknik sepeda motor, operator komputer, dan tata busana. Sementara itu, di kelurahan lain, pelatihan yang diberikan meliputi teknik las listrik (Duri Kepa), teknisi AC (Kota Bambu Selatan), tata rias (Kebon Jeruk), desain grafis (Kapuk), dan tata boga (Wijaya Kusuma).
Setiap program pelatihan diikuti oleh 10 peserta dan berlangsung selama 20 hari. Para peserta dilatih oleh instruktur berpengalaman di bidangnya masing-masing, memastikan kualitas pelatihan yang diberikan. Agus Susanto menambahkan bahwa seluruh proses pelatihan ini sepenuhnya gratis karena dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Pemilihan lokasi pelatihan juga strategis, memanfaatkan fasilitas yang ada di masing-masing kelurahan. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas program dalam menjangkau peserta pelatihan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan warga dapat meningkatkan keterampilan dan memiliki peluang kerja yang lebih baik.
Peluang Kerja yang Lebih Baik
Program pelatihan kerja ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi masalah pengangguran. Dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi, diharapkan para peserta dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Hal ini akan meningkatkan daya saing mereka dan membuka peluang kerja yang lebih baik.
Agus Susanto menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta Barat. Dengan keterampilan yang memadai, warga diharapkan dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan dan pelatihan bagi seluruh warga Jakarta.
Keberhasilan program ini dapat dilihat dari antusiasme warga yang mengikuti pelatihan. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan pelatihan kerja dan harapan warga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan angka pengangguran di Jakarta Barat dapat terus menurun dan kualitas hidup warga dapat meningkat.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan warga dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta Barat. Program ini juga merupakan contoh nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
