Pemkot Palu Larang THM Beroperasi Selama Ramadhan 2025
Pemerintah Kota Palu mengeluarkan kebijakan pelarangan operasional tempat hiburan malam selama Ramadhan 1446 H/2025 untuk menciptakan suasana religius dan kondusif.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh tempat hiburan malam (THM), termasuk bar, diskotik, tempat karaoke, dan panti pijat, untuk beroperasi selama bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah tahun 2025. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Palu, Harianto Rasyid, di Palu pada Sabtu, 1 Maret 2025. Langkah ini diambil untuk menjaga kekhusyuan ibadah umat muslim selama bulan puasa dan menciptakan suasana yang kondusif.
Wali Kota Palu menegaskan, "THM agar tidak menjalankan usahanya selama Bulan Suci Ramadhan." Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Palu Nomor: 100.3.4.3/0800/KESRA/2025 tentang Seruan Bersama Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah Tahun 2025. Edaran tersebut tidak hanya mengatur operasional THM, tetapi juga mencakup berbagai aturan untuk menjaga ketertiban dan kerukunan selama bulan Ramadhan.
Selain pelarangan operasional THM, edaran tersebut juga mengatur operasional usaha lain seperti restoran, kafe, dan toko modern. Penjualan minuman beralkohol dilarang di semua tempat usaha selama bulan Ramadhan. Hal ini bertujuan untuk menghormati umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dan menciptakan suasana yang lebih religius bagi seluruh warga Palu.
Aturan Operasional Usaha Selama Ramadhan di Palu
Surat edaran tersebut juga memberikan panduan bagi pemilik usaha restoran, kafe, dan rumah makan. Mereka diperbolehkan untuk tetap beroperasi, baik siang maupun malam hari, namun dengan beberapa ketentuan. Pada siang hari, tempat usaha harus tidak terbuka secara transparan dan wajib memasang tirai tertutup di depan tempat usaha. Spanduk atau daftar menu yang menampilkan gambar makanan juga harus ditutup selama bulan Ramadhan.
Untuk usaha yang menyediakan live musik, diperbolehkan beroperasi setelah shalat Tarawih, mulai pukul 21.30 hingga 00.00 WITA. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati hiburan namun tetap menghormati suasana bulan Ramadhan. Pemkot Palu juga mengatur aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang musiman. Mereka dilarang berjualan di atas trotoar, di lingkungan taman, dan ruang terbuka hijau (RTH), kecuali di lokasi yang telah ditentukan oleh Pemkot Palu. Kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian, dengan kewajiban bagi pedagang untuk menjaga kebersihan di sekitar tempat berjualan mereka.
Wali Kota Palu menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan ini. "Pelanggaran atau tidak mematuhi kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku." Selain itu, imbauan juga diberikan kepada masyarakat yang tidak berpuasa untuk menghindari makan, minum, dan merokok di tempat umum pada siang hari agar tidak mengganggu kekhusyuan ibadah puasa bagi umat muslim.
Konteks Kebijakan dan Sanksi
Kebijakan ini diambil untuk menciptakan kondisi yang religius, menjamin kekhusyuan ibadah, keamanan, ketertiban, dan kerukunan antarumat beragama di Kota Palu selama bulan Ramadhan. Pemkot Palu berharap dengan adanya aturan ini, bulan Ramadhan dapat dijalani dengan khusyuk dan damai oleh seluruh warga. Bagi pemilik usaha yang melanggar aturan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis dan besaran sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Pemkot Palu juga mengimbau masyarakat untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan selama bulan Ramadhan. Sikap toleransi dan saling pengertian sangat penting untuk menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif bagi seluruh warga, baik yang menjalankan ibadah puasa maupun yang tidak.
Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas ini, diharapkan dapat menciptakan suasana Ramadhan yang lebih khusyuk dan tertib di Kota Palu. Pemkot Palu berkomitmen untuk mengawasi dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai.