Pemkot Surabaya Pastikan Tak Ada PHK Meski Efisiensi Anggaran 2025
Pemerintah Kota Surabaya memastikan tidak akan melakukan PHK terhadap tenaga kontrak atau pegawai non-ASN meskipun ada instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Surabaya, 17 Februari 2024 - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan tidak akan memberhentikan karyawan kontrak atau pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) meskipun ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Jaminan Wali Kota Surabaya untuk Tenaga Kontrak
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan komitmennya untuk melindungi tenaga kerja non-ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. "Saya pastikan tidak ada PHK bagi tenaga bukan ASN di Pemkot Surabaya," tegasnya dalam keterangan pers di Surabaya, Jawa Timur. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja ini.
Langkah ini diambil Pemkot Surabaya untuk menghindari peningkatan angka pengangguran di kota tersebut. Berbeda dengan beberapa daerah lain yang mungkin melakukan PHK sebagai langkah efisiensi, Pemkot Surabaya memilih untuk mempertahankan tenaga kerjanya.
Skema PPPK dan Kontrak Jasa Tetap Berlaku
Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan beberapa skema untuk mengakomodasi tenaga kerja non-ASN. Tenaga kontrak administrasi yang telah lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diangkat menjadi PPPK penuh. Mereka yang tidak lolos seleksi masih dapat menjadi PPPK paruh waktu.
Sementara itu, tenaga kerja yang tergabung dalam satuan tugas (satgas), seperti petugas kebersihan dan pengerukan saluran, tetap dipertahankan. Kontrak kerja mereka berbasis jasa dan akan terus berlanjut. "Satgas-satgas seperti penyapuan dan pengerukan saluran, itu kan bukan sebagai (pegawai) administrasi, tetapi kontrak dia sebagai jasa dari dulu. Jadi Itu yang kita jalankan di Surabaya," jelas Wali Kota Eri.
Prioritas Pemkot Surabaya: Kesejahteraan dan Pengurangan Pengangguran
Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mencegah peningkatan angka pengangguran di Surabaya. "Sekarang malah di daerah lain diputus (PHK), kalau di (Pemkot) Surabaya diputus, maka akan semakin banyak pengangguran di Surabaya. Jadi, saya pastikan tidak ada namanya pemutusan tenaga kontrak, kecuali dia memang tidak pernah masuk kerja atau melanggar aturan," ujarnya. Prioritas Pemkot Surabaya adalah menjaga kesejahteraan warganya dan mengurangi angka pengangguran.
Tenaga Kerja Lapangan Tetap Dipertahankan
Tenaga kerja lapangan seperti petugas kebersihan dan pemeliharaan taman tetap akan bekerja sesuai kontrak jasa yang berlaku. Pemkot Surabaya memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi, termasuk penghitungan upah yang didasarkan pada luas area yang mereka tangani. "Petugas penyapuan, pemelihara taman, dan tenaga kebersihan lainnya tetap bekerja sesuai kontrak jasa. Mereka tidak masuk dalam (pegawai) administrasi, tetapi tetap menjadi petugas lapangan," pungkas Wali Kota Eri.
Dengan demikian, Pemkot Surabaya menunjukkan komitmennya untuk melindungi tenaga kerjanya dan menjaga stabilitas ekonomi kota di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi tenaga kerja non-ASN di Surabaya.
Kesimpulan
Pemkot Surabaya telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi tenaga kerjanya dengan memastikan tidak ada PHK meskipun ada instruksi efisiensi anggaran. Dengan adanya skema PPPK dan kontrak jasa yang tetap berjalan, Pemkot Surabaya berupaya untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi anggaran dengan kesejahteraan para pekerjanya dan mencegah peningkatan angka pengangguran.
