Pemprov Jambi Usul Optimasi 7.000 Ha Lahan Pertanian ke Kementan

Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan optimasi 7.000 hektare lahan pertanian ke Kementan untuk mendukung swasembada pangan nasional, dengan target peningkatan produktivitas hingga tiga kali tanam setahun.

Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan proposal ambisius kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Usulan tersebut berupa optimasi lahan pertanian seluas 7.000 hektare untuk mendukung program swasembada pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Jambi secara signifikan.

Inisiatif ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Jambi, Rumusdar, pada Jumat lalu. Beliau menjelaskan bahwa program optimasi lahan (opla) ini akan menyasar lahan tidur dan lahan yang produktivitasnya masih rendah, belum mencapai target tiga kali tanam dalam setahun (IP 300).

Tujuan utama program opla adalah mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Jambi. Dengan menerapkan sistem tanam yang lebih intensif, diharapkan petani dapat memanen hasil panen hingga tiga kali dalam setahun. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mencapai surplus pangan di Indonesia. "Kalau program optimasi ini petani harus bisa menanam tiga kali setahun, guna membantu program surplus pangan di Indonesia," jelas Rumusdar.

Optimasi Lahan di 10 Kabupaten/Kota

Program optimasi lahan ini telah direncanakan secara matang oleh Pemprov Jambi. Sebanyak 10 kabupaten/kota di Provinsi Jambi akan menjadi sasaran program ini, kecuali Kota Jambi. Pembagian wilayah ini mempertimbangkan potensi lahan dan kondisi geografis masing-masing daerah.

Sistem musim tanam yang akan diterapkan dalam program opla ini akan mengikuti pola tanam yang telah ada. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kegagalan panen dan memastikan keberlanjutan program.

Untuk mengawasi jalannya program, Pemprov Jambi akan melibatkan tiga lembaga penting. Ketiga lembaga tersebut adalah Direktorat Buah dan Florikultura, Balai Sertifikasi Instrumen Pertanian, dan Politeknik Pembangunan Pertanian. Lembaga-lembaga ini akan membagi wilayah pengawasan, dengan masing-masing lembaga mengawasi tiga sampai empat kabupaten.

Dukungan Dana dan Pembentukan Brigade Pangan

Pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, akan memberikan dukungan pendanaan untuk keberhasilan program opla ini. Bantuan yang diberikan akan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan benih unggul hingga alat-alat pertanian modern.

Sebagai contoh, bantuan berupa benih dan alat pertanian akan diberikan untuk memudahkan petani dalam mengolah lahan. Selain itu, Kementerian Pertanian juga akan membentuk kelompok brigade pangan yang beranggotakan sekitar 15 orang per kelompok. Setiap kelompok akan bertanggung jawab atas pengelolaan lahan seluas 200 hektare.

Pembentukan brigade pangan ini juga bertujuan untuk merekrut petani milenial. "Merekrut petani milenial menjadi anggota brigade pangan dengan harapan mampu menciptakan perubahan dari petani yang belum maju menjadi modern," ujar Khairul (sumber informasi tidak disebutkan secara lengkap). Dengan melibatkan generasi muda, diharapkan program opla dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Teknologi dan Bantuan Intensif

Untuk mendukung optimasi lahan, pemerintah juga berkomitmen untuk terus menganggarkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Bantuan ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani. Selain alsintan, bantuan intensif berupa pupuk dan dolomit juga akan diberikan untuk memperbaiki kualitas lahan.

Pupuk dan dolomit akan membantu meningkatkan kesuburan tanah, sehingga lahan pertanian dapat dioptimalkan secara maksimal. Dengan dukungan teknologi dan bantuan intensif ini, diharapkan program opla dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan berkontribusi pada peningkatan produksi pangan nasional.

Program optimasi lahan seluas 7.000 hektare di Provinsi Jambi ini merupakan langkah strategis dalam upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.