Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Realisasi TKD Papua Barat dan Papua Barat Daya Terendah se-Indonesia
Realisasi TKD Papua Barat dan Papua Barat Daya Terendah se-Indonesia

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat mendorong percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2025 karena realisasi di dua provinsi tersebut tercatat paling rendah se-Indonesia.

#planetantara
Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Papua Barat Baru Terealisasi 16,58 Persen
Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Papua Barat Baru Terealisasi 16,58 Persen

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) di Papua Barat baru mencapai 16,58 persen atau Rp268,64 miliar hingga triwulan I 2025.

#planetantara
Rp57,4 Miliar Dana Desa Tahap Pertama Cair di Batanghari, Jambi
Rp57,4 Miliar Dana Desa Tahap Pertama Cair di Batanghari, Jambi

Pemerintah Kabupaten Batanghari, Jambi, telah menyalurkan Rp57,4 miliar dana desa tahap pertama dari total Rp98,6 miliar, dengan penyaluran mencapai 58 persen.

#planetantara
Dana Otsus Papua Barat 2025 Terhambat, Dokumen Pemda Belum Lengkap
Dana Otsus Papua Barat 2025 Terhambat, Dokumen Pemda Belum Lengkap

Kementerian Keuangan menyatakan penyaluran dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua Barat tahun 2025 tertunda karena pemerintah daerah belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

#planetantara
Kemenkeu Desak Pemda Papua Barat Lengkapi Dokumen DAK Fisik 2025
Kemenkeu Desak Pemda Papua Barat Lengkapi Dokumen DAK Fisik 2025

Kementerian Keuangan mendesak pemerintah daerah di Papua Barat untuk segera melengkapi dokumen pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2025 sebelum batas waktu 22 Juli 2025.

#planetantara
Sembilan Desa di Mukomuko Belum Selesaikan APBDes 2025
Sembilan Desa di Mukomuko Belum Selesaikan APBDes 2025

Sembilan dari 148 desa di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, belum menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2025, sehingga pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahap pertama terhambat.

#planetantara
122 Desa di Rejang Lebong Diminta Segera Cairkan Dana Desa Tahap I
122 Desa di Rejang Lebong Diminta Segera Cairkan Dana Desa Tahap I

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, mendesak 122 desa untuk segera mengajukan pencairan dana desa tahap I sebesar 40 persen, total Rp101,37 miliar, sebelum batas waktu 25 Maret 2025.

#planetantara
DPMD Ponorogo Dampingi Desa Maksimalkan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2025
DPMD Ponorogo Dampingi Desa Maksimalkan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ponorogo gencar mendampingi desa agar pencairan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2025 segera tuntas, dengan fokus percepatan penyaluran untuk program prioritas.

#planetantara
40 Desa di Lombok Tengah Cairkan Dana Desa 2025, Penyesuaian Anggaran Jadi Kendala
40 Desa di Lombok Tengah Cairkan Dana Desa 2025, Penyesuaian Anggaran Jadi Kendala

Baru 40 dari 142 desa di Lombok Tengah yang mencairkan dana desa (DD) 2025, kendala penyesuaian anggaran jadi penyebab utama keterlambatan.

#planetantara
50 Desa di Mukomuko Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap Satu
50 Desa di Mukomuko Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap Satu

Sebanyak 50 desa di Kabupaten Mukomuko telah mengajukan pencairan dana desa tahap satu sebesar 40 persen dari total Rp119 miliar dana desa dari APBN dan Rp66,7 miliar dari APBD untuk tahun 2025.

#planetantara
Rp109 Miliar Dana Desa Tahap Awal Tersalurkan di Aceh, 15 Kabupaten/Kota Masih Menunggu
Rp109 Miliar Dana Desa Tahap Awal Tersalurkan di Aceh, 15 Kabupaten/Kota Masih Menunggu

Penyaluran dana desa tahap awal di Aceh baru mencapai Rp109 miliar atau 2,3 persen dari total alokasi, sementara 15 kabupaten/kota masih menunggu pencairan karena berbagai kendala administrasi.

#planetantara
DPMK Mimika Desak Kampung Selesaikan LPJ Dana Desa 2024 Sebelum Maret 2025
DPMK Mimika Desak Kampung Selesaikan LPJ Dana Desa 2024 Sebelum Maret 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mimika mendesak seluruh pemerintah kampung segera menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan Dana Desa tahun 2024 sebelum pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Maret 2025.

Sumber Antara