Perbaikan Jalan di Lampung: Upaya Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Lampung fokus perbaiki infrastruktur jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, dengan melibatkan swasta dan pemerintah daerah.

Provinsi Lampung, sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, memegang peran krusial dalam mobilitas dan perdagangan antar pulau. Posisi geografisnya yang strategis dan potensi agrarisnya yang besar, seharusnya menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, berdasarkan data BPS September 2024, tingkat kemiskinan masih mencapai 10,62 persen (939,30 ribu orang), meskipun mengalami penurunan dari Maret 2024. Kemiskinan terkonsentrasi di pedesaan (12,04 persen), walaupun Lampung merupakan penghasil pangan nomor enam nasional dan surplus beras. Ketimpangan ini menjadi fokus perhatian pemerintah daerah yang baru.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, berkomitmen memperbaiki konektivitas antar daerah melalui pembangunan infrastruktur jalan. "Dengan infrastruktur jalan yang baik hingga desa akan mempermudah masyarakat memperjualbelikan komoditas, meningkatkan efisiensi waktu pengiriman barang, hingga mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan sebagai pengungkit perputaran ekonomi desa," tegasnya saat melakukan groundbreaking di Kabupaten Lampung Utara. Langkah ini merupakan upaya untuk mengatasi anomali defisit beras di beberapa kabupaten/kota di tengah potensi pertanian Lampung yang melimpah.

Perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama. Pada 2024, Lampung memiliki 1.695,47 kilometer jalan (98 ruas), dengan tingkat kemantapan 78,08 persen. Namun, 21,92 persen jalan dalam kondisi kurang mantap, termasuk 17,90 persen rusak berat. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan dan preservasi 52 ruas jalan pada 2025 untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.

Perbaikan Infrastruktur Jalan: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

Pemerintah Provinsi Lampung menyadari pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, berbagai strategi dijalankan, termasuk memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dan menggandeng swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Kerja sama ini terbukti efektif, seperti pada 2024, di mana anggaran Rp10 miliar mampu memperbaiki jalan sepanjang dua kilometer, berkat pembagian tugas antara pemerintah (pengaspalan) dan swasta (fondasi).

Kolaborasi ini akan terus ditingkatkan pada 2025, dengan target partisipasi swasta yang lebih besar. Selain itu, perbaikan jalan juga dilakukan menjelang Idul Fitri 2025 untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik. Beberapa ruas jalan prioritas yang diperbaiki antara lain ruas jalan Kotabumi-Bandar Abung, Jabung-Simpang Maringgai, Bandar Jaya-Simpang Mandala, Wates-Metro, dan lainnya.

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) juga fokus pada perbaikan enam ruas jalan prioritas dalam 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur. Sasaran jangka panjang adalah peningkatan kondisi mantap 52 ruas jalan dalam lima tahun ke depan. Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan berperan aktif dalam memperbaiki jalan di tingkat desa dan kabupaten.

Tantangan dan Harapan

Provinsi Lampung sebelumnya menghadapi masalah infrastruktur yang signifikan, bahkan membutuhkan intervensi pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Namun, komitmen pemerintah daerah dan kolaborasi dengan swasta menunjukkan upaya serius dalam mengatasi tantangan ini. Perbaikan infrastruktur jalan diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas dan mobilitas, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung, khususnya di daerah pedesaan.

Dengan konektivitas yang baik, diharapkan perputaran ekonomi desa akan meningkat, sehingga masyarakat lebih sejahtera dan mandiri. Tumbuhnya ekonomi daerah terhubung erat dengan kualitas infrastruktur, yang pada akhirnya berkontribusi pada perekonomian regional dan nasional. Suksesnya program ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.