Pindah Ibu Kota ke Nusantara: Target 2028 Diharapkan Tercapai
MPR RI optimis ibu kota negara akan pindah ke Nusantara pada 2028, ditandai dengan kunjungan kerja dan dukungan anggaran Rp48,8 triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Target Pindah Ibu Kota ke Nusantara Tahun 2028
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI optimis ibu kota negara akan berpindah ke Kota Nusantara di Kalimantan Timur pada tahun 2028. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, usai kunjungan kerja ke kawasan inti pusat pemerintahan di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (24/1).
Dalam kunjungan tersebut, Muzani menekankan pentingnya tercapainya target perpindahan ibu kota pada 2028. Ia berharap Kota Nusantara nantinya akan menjadi kebanggaan nasional. Kunjungan tersebut diikuti oleh seluruh fraksi dan alat kelengkapan MPR RI, serta DPD. Tujuannya untuk meninjau kesiapan pembangunan infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif, sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan.
Dukungan Anggaran dan Percepatan Pembangunan
Pemerintah, bersama DPR RI, telah mengalokasikan dana sebesar Rp48,8 triliun dalam APBN 2025 untuk mempercepat pembangunan Kota Nusantara. Anggaran tersebut diharapkan cukup untuk memenuhi target perpindahan ibu kota. Presiden juga telah menyatakan target perpindahan ibu kota pada tahun 2028. Hal ini dipertegas oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, yang menyatakan bahwa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditargetkan sudah beroperasi di Kota Nusantara pada tahun tersebut.
Fokus Infrastruktur 2025-2028
Prioritas pembangunan infrastruktur di Kota Nusantara periode 2025-2028 difokuskan pada sektor legislatif dan yudikatif. Ini termasuk pembangunan kantor, hunian bagi para pejabat, serta fasilitas pendukung lainnya. OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyelesaian dan pengoperasian ekosistem yudikatif dan legislatif di Kota Nusantara pada tahun 2028.
Kesimpulan
Dengan dukungan anggaran yang signifikan dan komitmen dari pemerintah serta lembaga terkait, optimisme terhadap perpindahan ibu kota ke Kota Nusantara pada tahun 2028 semakin kuat. Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kunci keberhasilan proyek ambisius ini.