Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

ICJR Dorong Peninjauan UU ITE dan KUHP Usai Putusan MK
ICJR Dorong Peninjauan UU ITE dan KUHP Usai Putusan MK

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak peninjauan UU ITE dan KUHP pasca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait kebebasan berekspresi, terutama pasal-pasal yang mengatur penghinaan dan hoaks.

#planetantara
Mensesneg: Kebebasan Berpendapat Harus Bertanggung Jawab
Mensesneg: Kebebasan Berpendapat Harus Bertanggung Jawab

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) meminta masyarakat untuk menggunakan kebebasan berpendapat dengan bijak dan bertanggung jawab, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah merevisi UU ITE.

#planetantara
MK Kecualikan Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE untuk Pemerintah:  Supaya Kritik Tetap Konstruktif
MK Kecualikan Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE untuk Pemerintah: Supaya Kritik Tetap Konstruktif

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal pencemaran nama baik UU ITE dikecualikan untuk pemerintah, menjaga ruang kritik konstruktif demi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

#planetantara