Prabowo Berhak Evaluasi Menteri: Wakil Ketua DPR
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja para menterinya dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pemerintahan.
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja para menterinya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pemerintahan. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco menjelaskan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo secara ketat memantau dan menilai kinerja para pembantunya di Kabinet Kerja. Penilaian ini memastikan keselarasan kerja mereka dengan misi-misi Asta Cita.
Evaluasi Kinerja Menteri
Dasco menambahkan, "Sebagai presiden, Bapak Prabowo Subianto tentu yang paling memahami pembantunya dan kinerjanya. Beliau tahu menteri mana yang mampu mengimbangi kerja dan ambisinya untuk mewujudkan janji kampanye," ujarnya Kamis lalu di Kompleks Parlemen.
Pernyataan tegas Prabowo dalam sebuah acara beberapa waktu lalu, menurut Dasco, merupakan peringatan bagi para menteri yang kinerjanya kurang optimal. Dasco menekankan pentingnya integritas para menteri. "Ingat, sebelum dilantik, para menteri dan wakil menteri menandatangani pakta integritas," katanya. Pakta integritas ini dapat menjadi rujukan Presiden dalam menilai pencapaian para pembantunya.
Peringatan Keras Prabowo
Sebelumnya, dalam acara peringatan 102 tahun Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Presiden Prabowo memberikan peringatan keras kepada para menteri dan kepala lembaga negara lainnya agar tidak malas bekerja. Ia bahkan mengancam akan melakukan reshuffle kabinet.
"Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan berkinerja baik, dan saya ingin memenuhi harapan ini. Semua harus bekerja semata-mata untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya akan mencopot mereka yang enggan memberikan yang terbaik untuk rakyat," tegas Prabowo.
Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya untuk tidak mentolerir pejabat negara yang tidak bertanggung jawab. "Kita tidak akan ragu untuk bertindak. Selama 100 hari pertama, saya telah berulang kali mengeluarkan peringatan, mengancam akan mengambil tindakan terhadap mereka yang tidak mau memenuhi tuntutan rakyat akan pemerintahan yang bersih," ujarnya.
Kesimpulan
Pernyataan Wakil Ketua DPR dan pernyataan Presiden Prabowo sendiri menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Evaluasi kinerja menteri merupakan bagian penting dari upaya tersebut, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi janji kampanye dan harapan rakyat akan pemerintahan yang bersih dan efektif. Pakta integritas yang ditandatangani para menteri menjadi landasan penting dalam proses evaluasi ini.