Reshuffle Kabinet Merah Putih: Kewenangan Penuh Presiden Prabowo
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menegaskan bahwa keputusan reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, sebagai respons terhadap peringatan Presiden terkait kinerja menteri.
Jakarta, 7 Februari 2024 - Presiden Prabowo Subianto memegang kendali penuh atas perombakan Kabinet Merah Putih. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menanggapi isu reshuffle yang beredar.
Pernyataan Hasan Nasbi memberikan kejelasan terkait wacana perombakan kabinet yang semakin santer terdengar. Ia menekankan bahwa hanya Presiden yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan waktu dan siapa saja yang akan terkena reshuffle. "Yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi, ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi, soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu," ujar Hasan kepada wartawan di Kantor PCO, Jakarta Pusat.
Peringatan Keras Presiden Prabowo
Isu reshuffle ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada para menteri dan kepala lembaga pemerintah pada Rabu, 5 Februari 2024. Presiden memperingatkan bahwa mereka akan diganti jika tidak bekerja dengan benar dan fokus pada kepentingan rakyat.
Menurut Hasan Nasbi, pernyataan Presiden tersebut merupakan pesan yang konsisten disampaikan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Pesan ini bertujuan agar mereka bekerja secara optimal untuk kepentingan rakyat dan menghindari motif-motif lain di luar kepentingan masyarakat Indonesia. "Ini peringatan yang berlaku umum. Jadi, siapa pun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi," tegas Hasan.
Presiden Prabowo tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga memberikan apresiasi atas keberhasilan program-program yang dijalankan oleh anggota kabinetnya. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden memberikan perhatian dan evaluasi yang seimbang terhadap kinerja para menteri.
Tidak Ada Toleransi untuk Kinerja Buruk
Dalam pernyataan sebelumnya pada 5 Februari 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Beliau menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang tidak bekerja dengan benar dan tidak mendukung program-program pemerintah untuk rakyat.
"Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga menyampaikan bahwa peringatan ini telah disampaikan berulang kali. Beliau menyatakan tidak akan ragu untuk menindak tegas pejabat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak sejalan dengan visi pemerintahannya. "Siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!" tegas Presiden Prabowo.
Kesimpulan
Keputusan reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Presiden yang menekankan pentingnya kinerja yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat menjadi landasan utama dalam evaluasi kinerja para menteri. Presiden telah memberikan peringatan keras dan menegaskan komitmennya untuk tidak mentolerir kinerja buruk dari para pejabat negara.