Dasco: Presiden Punya Hak Prerogatif Evaluasi Menteri
Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad mengingatkan Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja menteri dan melakukan penyegaran kabinet, menanggapi pernyataan Presiden terkait reshuffle.
Jakarta, 6 Februari 2024 - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan penegasan terkait hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi kinerja para menterinya. Dasco menekankan bahwa Presiden berhak penuh untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kabinet jika diperlukan.
Pernyataan Dasco ini muncul sebagai respons atas peringatan Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan perombakan kabinet (reshuffle). Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa menteri yang tidak bekerja dengan benar atau tidak sejalan dengan visi pemerintahan akan diganti. Dasco menambahkan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan terpenuhinya janji kampanye dan visi pemerintahan.
Evaluasi Kinerja 100 Hari Kerja
Dasco menjelaskan bahwa setelah 100 hari kerja, Presiden Prabowo tentu telah memiliki gambaran kinerja para menterinya. "Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia menilai kinerja menteri perlu diukur berdasarkan kemampuan mereka dalam mendukung program pemerintah dan memenuhi janji kampanye.
Dasco juga menyinggung pakta integritas yang ditandatangani para menteri sebelum dilantik. Pakta integritas tersebut, menurutnya, menjadi acuan penting dalam mengevaluasi kinerja dan komitmen para menteri. "Di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu dipenuhi atau tidak," jelasnya.
Peringatan Terbuka dari Presiden
Pernyataan Presiden Prabowo yang disampaikan secara terbuka, menurut Dasco, merupakan bentuk peringatan bagi seluruh jajaran menteri. Presiden menekankan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta tidak mentolerir pejabat yang tidak bekerja dengan benar.
Dalam pidato puncak peringatan Harlah Ke-102 NU, Presiden Prabowo kembali menegaskan hal ini. Presiden menyatakan bahwa ia tidak akan ragu-ragu mengambil tindakan terhadap pejabat yang tidak bekerja sesuai harapan rakyat. "Siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!" tegas Presiden Prabowo.
Hak Prerogatif Presiden
Dasco menegaskan kembali bahwa keputusan untuk melakukan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden. Ini merupakan hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki kewenangan penuh untuk memilih dan memberhentikan para menterinya.
Dasco menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap Presiden dalam menjalankan tugasnya. Ia berharap agar seluruh pihak dapat memahami dan mendukung langkah-langkah yang diambil Presiden untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan janji kampanye dan visi pemerintahan. Evaluasi kinerja menteri menjadi langkah penting untuk memastikan hal tersebut tercapai. Ketegasan Presiden dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
