Prabowo Temui Menteri dan Perwakilan Sritex Bahas PHK Karyawan

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat membahas solusi atas PHK massal di PT Sritex, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, termasuk pesangon, JHT, dan JKP.

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan perwakilan PT Sritex terkait permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di perusahaan tekstil tersebut. Pertemuan yang digelar pada Senin ini bertujuan mencari solusi atas PHK yang menimpa ribuan karyawan Sritex pasca-pailitnya pada Oktober 2022.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat peduli dan prihatin terhadap permasalahan yang dihadapi para mantan karyawan Sritex. Presiden telah berulang kali meminta jajaran kabinet untuk segera menyelesaikan masalah ini. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan hak-hak para pekerja tetap terpenuhi.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah PHK massal di PT Sritex dan memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya.

Upaya Pemerintah Menangani PHK Massal Sritex

Pemerintah tengah berupaya keras untuk memfasilitasi penempatan kembali para pekerja yang terkena PHK. Selain itu, pemerintah juga memastikan pemenuhan hak-hak para mantan karyawan, termasuk pembayaran pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Menteri Ketenagakerjaan memastikan bahwa para mantan karyawan akan mendapatkan hak-haknya, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Menteri Ida Fauziyah menjelaskan secara rinci mengenai program JHT dan JKP yang akan diterima oleh para mantan karyawan Sritex. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh hak para pekerja terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap nasib para pekerja yang terdampak PHK.

Menteri BUMN, Erick Thohir, turut hadir dalam pertemuan dan konferensi pers tersebut. Kehadirannya menandakan dukungan penuh dari pemerintah terhadap upaya relokasi dan pemenuhan hak-hak pekerja Sritex. Pemerintah berharap agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan dengan baik dan adil bagi semua pihak.

Kronologi PHK Massal dan Tanggapan Sritex

Sebelumnya, pada tanggal 27 Februari 2023, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, mengumumkan bahwa PHK massal di PT Sritex telah diputuskan pada tanggal 26 Februari 2023, dan operasional perusahaan resmi berhenti pada tanggal 1 Maret 2023. Sumarno memastikan bahwa para mantan karyawan berhak atas pesangon, JHT, dan JKP, dan hak-hak tersebut dijamin terpenuhi.

Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan, pada tanggal 28 Februari 2023, menyampaikan apresiasi kepada para mantan karyawan atas dedikasi dan loyalitas mereka selama bekerja di perusahaan yang berdiri sejak tahun 1966 tersebut. Ia mengakui bahwa kebangkrutan perusahaan telah menyebabkan PHK terhadap 12.000 karyawan, termasuk karyawan di tiga anak perusahaannya.

PHK massal ini tentu menjadi pukulan berat bagi ribuan karyawan dan keluarga mereka. Namun, komitmen pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja menjadi secercah harapan di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Pemerintah akan terus memantau dan memastikan proses tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah berharap agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan lain untuk lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan dan mengantisipasi risiko kebangkrutan dengan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah antisipatif ini penting untuk mencegah terjadinya PHK massal di masa mendatang.