Presiden Prabowo Umumkan Tambahan Kuota Hunian MBR, Solusi Perumahan Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan tambahan kuota hunian subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna memastikan akses perumahan layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera mengumumkan tambahan kuota hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pengumuman ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan hal tersebut pada Selasa malam di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Pengumuman tersebut menjawab tingginya minat masyarakat terhadap program hunian subsidi. Hal ini juga disambut baik oleh perbankan karena rendahnya risiko kredit. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Presiden Prabowo telah berhasil menyediakan 110.000 unit hunian MBR hingga 3 Maret 2025, atau dalam kurun waktu 130 hari.
Namun, tantangan masih ada. Kementerian PKP berupaya meningkatkan jumlah hunian MBR hingga mencapai target 220.000 unit sesuai anggaran tahun 2024. Dua tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan menjaga kualitas bangunan.
Menjamin Kualitas dan Sasaran Hunian MBR
Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Kementerian PKP berkoordinasi dengan Bappenas dan BPS untuk memperoleh data akurat penerima subsidi. Data yang digunakan akan berbasis nama dan alamat (by name by address) guna menghindari penyimpangan. "(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," kata Maruarar.
Sementara itu, untuk mengatasi tantangan kualitas bangunan, Kementerian PKP membentuk tim kurator yang terdiri dari eselon I Kementerian PKP, termasuk Menteri Maruarar sendiri. Tim ini bertugas memeriksa kualitas hunian subsidi untuk memastikan kualitas tetap terjaga meskipun kuota meningkat. "Kami diminta untuk terus memastikan, jangan nanti kuotanya (hunian MBR) meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas," tegas Menteri PKP.
Tim kurator telah menemukan sejumlah hunian MBR yang berkualitas baik. Namun, ada juga beberapa temuan terkait kualitas bangunan yang kurang baik akibat kelalaian pengembang. Contohnya, ditemukan hunian subsidi di Bekasi yang baru berusia satu tahun namun sudah mengalami masalah seperti lantai tidak rata dan bergelembung, serta kesulitan akses akibat banjir.
Antisipasi Masalah dan Solusi ke Depan
Temuan-temuan tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam pembangunan hunian MBR selanjutnya. Pemerintah berkomitmen untuk mencegah terulangnya masalah serupa agar masyarakat dapat menikmati hunian layak dan berkualitas meskipun mendapatkan subsidi. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat. Dengan adanya tambahan kuota yang akan diumumkan Presiden Prabowo, diharapkan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Ke depannya, pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi program hunian MBR untuk memastikan program ini berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
