Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Nasional: Pakar Minta Kejelasan Mekanisme
Pakar kesehatan Prof. Tjandra Yoga Aditama meminta kejelasan mekanisme program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) nasional, termasuk manajemen, dokumen yang dibutuhkan, dan keseragaman pemeriksaan di berbagai wilayah.
Jakarta, 7 Februari 2024 - Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) nasional yang akan diluncurkan pada 10 Februari 2025 mendatang menuai sorotan dari pakar kesehatan. Prof. Tjandra Yoga Aditama, menekankan pentingnya kejelasan mekanisme dan manajemen program tersebut agar berjalan efektif dan efisien.
Program yang menargetkan 280 juta penduduk Indonesia ini, menurut Prof. Tjandra, membutuhkan sistem manajemen yang terstruktur. "Perlu ada sistem manajemen yang baik tentang bagaimana warga masyarakat datang, dokumen apa yang perlu dibawa, bagaimana mengatur giliran datang dan diperiksa," ujarnya dalam wawancara pada Jumat lalu.
Tata Kelola dan Aksesibilitas
Salah satu poin penting yang diangkat Prof. Tjandra adalah aksesibilitas bagi semua kalangan, termasuk mereka yang tidak memiliki smartphone. Mekanisme alternatif perlu disiapkan agar program ini inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kejelasan informasi mengenai prosedur pendaftaran dan persyaratan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Lebih lanjut, beliau juga menyoroti pentingnya informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. "Apa saja cakupan pemeriksaan ini perlu diumumkan secara luas sejak sekarang, sehingga kita semua tahu apa yang akan diperiksa," tegasnya. Hal ini penting agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dan memahami manfaat dari pemeriksaan kesehatan gratis tersebut.
Keseragaman dan Kesiapan Infrastruktur
Prof. Tjandra juga menekankan pentingnya keseragaman cakupan pemeriksaan di seluruh wilayah Indonesia. Standarisasi pemeriksaan akan memastikan kualitas dan keadilan akses terhadap layanan kesehatan. Tidak hanya itu, kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian utama.
Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan tersedianya prasarana yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang terlibat. "Prasarana ini dapat meliputi mesin analisa laboratorium, reagen pemeriksaan darah, urine, dahak; pot penampungan feses (tinja), dahak dan lainnya. Belum lagi kalau ada pemeriksaan lain seperti radiologi dan lain-lain yang masuk dalam cakupan pemeriksaan kesehatan gratis program pemerintah ini," jelasnya.
Tenaga Kesehatan dan Fasilitas
Selain infrastruktur, kesiapan tenaga kesehatan juga menjadi faktor krusial. Puskesmas dan klinik yang berpartisipasi harus memiliki tenaga medis yang terlatih dan cukup untuk menangani jumlah pasien yang diperkirakan akan membludak. Kapasitas ruang tunggu juga perlu diperhatikan untuk menghindari penumpukan dan memastikan kenyamanan pasien.
Program PKG ini, yang melibatkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik pada tahap awal, membutuhkan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak. Suksesnya program ini bergantung pada kejelasan mekanisme, kesiapan infrastruktur, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.
Kesimpulan
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan inisiatif yang sangat positif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terstruktur. Kejelasan mekanisme, keseragaman pemeriksaan, dan kesiapan infrastruktur menjadi kunci utama untuk memastikan program ini mencapai tujuannya dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
