Puan Maharani: Penegakan Hukum Tegas untuk Oknum TNI yang Tembak Polisi di Lampung
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak penegakan hukum tegas terhadap oknum TNI yang menembak tiga polisi di Lampung, sebagai langkah krusial menjaga wibawa institusi dan kepercayaan publik.
Tragedi Penembakan di Way Kanan, Lampung: Tiga Polisi Gugur
Insiden penembakan yang menewaskan tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung, pada Senin, 17 Maret 2024, telah mengguncang Indonesia. Kejadian ini bermula saat tim kepolisian berupaya membubarkan arena sabung ayam ilegal. Saat hendak meninggalkan lokasi, terjadi penembakan yang mengakibatkan gugurnya Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M. Ghalib Surya Nanta. Dugaan sementara, oknum TNI yang diduga melindungi arena sabung ayam tersebut terlibat dalam penembakan. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar tentang penegakan hukum, koordinasi antar-instansi, dan perlindungan bagi aparat penegak hukum.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tegas menyatakan bahwa penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap para pelaku, terutama jika melibatkan oknum aparat, merupakan langkah krusial untuk menjaga wibawa institusi dan kepercayaan publik. "Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku, terutama jika melibatkan oknum aparat adalah langkah krusial untuk menjaga wibawa institusi dan kepercayaan publik," tegas Puan dalam keterangan tertulisnya.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menyatakan komitmen untuk bersama-sama menginvestigasi kasus ini secara menyeluruh dan memastikan keadilan bagi para korban. Kerja sama antara TNI dan Polri dalam investigasi ini diharapkan dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas proses hukum.
Tanggapan Resmi dan Tuntutan Puan Maharani
Puan Maharani menekankan pentingnya evaluasi internal di institusi TNI untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi personel penegak hukum, termasuk penyediaan peralatan pelindung diri dan pelatihan taktis yang memadai. "Insiden ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi personel penegak hukum saat menjalankan tugas," ujarnya.
Selain itu, Puan juga meminta agar investigasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keadilan bagi para korban dan memberikan sanksi setimpal kepada para pelaku. "Pelaku yang terlibat dalam tindakan kriminal harus mendapatkan sanksi yang setimpal," tegasnya. DPR RI, melalui komisi terkait, akan mengawal proses pengusutan kasus ini hingga tuntas.
Puan juga menyoroti pentingnya koordinasi dan pengawasan internal yang ketat antar-institusi penegak hukum untuk mencegah keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas ilegal. Peristiwa ini, menurutnya, menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan profesionalisme aparat negara dalam menjalankan tugasnya. "Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan profesionalisme aparat negara dalam menjalankan tugasnya," ucapnya.
Aspek Keamanan dan Prosedur Operasional Kepolisian
Puan Maharani juga menyoroti beberapa aspek penting terkait keamanan dan prosedur operasional kepolisian. Ia menekankan perlunya dukungan informasi intelijen yang akurat dan perencanaan yang matang untuk meminimalisir risiko bagi petugas di lapangan. Pencegahan dini dan strategi yang tepat sangat penting untuk menghindari insiden serupa di masa depan.
Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar memastikan bahwa TNI akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam penembakan polisi tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen TNI untuk bertanggung jawab dan menjaga citra institusi.
DPR RI, melalui komisi terkait, akan mengawal proses pengusutan kasus ini hingga tuntas. Hal ini menunjukkan komitmen parlemen untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Kesimpulan
Kasus penembakan tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung, menjadi sorotan nasional. Ketegasan penegakan hukum, evaluasi internal di institusi TNI dan Polri, serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi aparat penegak hukum menjadi hal krusial untuk mencegah kejadian serupa dan menjaga kepercayaan publik. DPR RI berkomitmen untuk mengawal proses pengusutan kasus ini hingga tuntas.
