Transparansi Hukum Kasus Penembakan Polisi di Lampung Menjadi Sorotan DPR
Anggota Komisi III DPR meminta proses hukum penembakan tiga polisi di Lampung berjalan transparan dan adil, mendorong evaluasi sistem pengawasan penegakan hukum.
Tragedi Penembakan di Way Kanan, Lampung: Kejadian penembakan terhadap tiga personel polisi yang menggerebek lokasi judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, pada Selasa, 25 Maret 2024, telah menggemparkan publik. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai penegakan hukum di Indonesia dan menimbulakan tuntutan akan transparansi dalam proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini melibatkan oknum TNI AD dan Polri, serta warga sipil.
Tuntutan Transparansi dari DPR: Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, dengan tegas meminta agar proses hukum terhadap para pelaku penembakan tersebut berjalan secara transparan dan adil. Ia menyampaikan apresiasi atas kecepatan aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka, namun menekankan pentingnya transparansi untuk menjaga kepercayaan publik. "Langkah ini patut diapresiasi, namun yang paling penting adalah memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan adil," ujar Bimantoro.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Bimantoro juga menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum aparat yang terlibat dalam praktik perjudian. Ia mendukung langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti melanggar hukum, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Hal ini menunjukkan komitmen DPR untuk memastikan keadilan ditegakkan, terlepas dari latar belakang pelaku.
Tersangka Penembakan Telah Ditetapkan
Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad), Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana, mengumumkan penetapan dua oknum TNI AD sebagai tersangka. Mereka adalah Kopda Basarsyah dan Peltu Yohanes Lubis. Keduanya diduga terlibat dalam peristiwa penembakan yang mengakibatkan tiga anggota Polri meninggal dunia. Penetapan tersangka ini merupakan langkah signifikan dalam mengungkap kasus tersebut.
Selain itu, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung juga menetapkan satu anggota polisi sebagai tersangka dalam kasus perjudian sabung ayam dan penembakan. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menjelaskan bahwa terdapat dua anggota kepolisian dan satu warga sipil yang dimintai keterangannya dalam proses penyelidikan.
Penetapan tersangka dari berbagai pihak, termasuk oknum aparat, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini dan menindak tegas para pelakunya. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat.
Dorongan Evaluasi Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum
Bimantoro Wiyono juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum. Ia menekankan pentingnya kasus ini sebagai momentum perbaikan sistem, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Evaluasi ini perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan internal hingga mekanisme pelaporan dan penindakan pelanggaran hukum.
Anggota DPR juga menyoroti perlunya keseriusan aparat dalam memberantas praktik perjudian yang kerap terjadi di berbagai daerah. Bimantoro mengingatkan bahwa perjudian tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu dampak sosial yang meresahkan masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan DPR terhadap dampak luas dari praktik perjudian.
Selain itu, Bimantoro menyampaikan dukungan moral kepada korban dan keluarga mereka atas insiden penembakan tersebut. Dukungan ini menunjukkan empati DPR terhadap penderitaan yang dialami oleh para korban dan keluarga mereka.
Kesimpulan
Kasus penembakan polisi di Lampung ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Penetapan tersangka dan tuntutan transparansi dari DPR merupakan langkah positif. Namun, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum menjadi krusial untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
