Rahayu Saraswati Dorong Pariwisata Jadi Soft Power Indonesia Lewat RUU Kepariwisataan
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, mendorong pengembangan sektor pariwisata Indonesia sebagai soft power melalui revisi UU Kepariwisataan, agar Indonesia dikenal lebih dari sekadar Bali.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengajukan usulan penting untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai soft power Indonesia di kancah internasional. Usulan ini diusung melalui revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan yang saat ini sedang dibahas. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pengakuan Indonesia di dunia internasional, tidak hanya terbatas pada popularitas Bali.
Rahayu Saraswati menekankan pentingnya mengangkat budaya, etnisitas, dan kekayaan alam Indonesia dalam sektor pariwisata. Dengan demikian, identitas Indonesia akan lebih dikenal dunia. Ia berharap agar citra Indonesia di mata internasional tidak hanya terpaku pada satu destinasi wisata saja. "Kita sebutnya diplomasi budaya, yang itu nanti harus kita harapkan bisa menyampaikan bahwa Indonesia itu lebih dari Bali," ujar Rahayu saat diwawancarai ANTARA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
RUU Kepariwisataan yang tengah dibahas diharapkan dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata di Indonesia. Salah satu fokusnya adalah menciptakan standar yang sama di berbagai destinasi wisata, dari aspek kebersihan toilet umum hingga sistem tiket masuk. Rahayu mencontohkan standar yang diterapkan di Jepang, di mana kualitas layanan dan fasilitas di berbagai lokasi wisata relatif konsisten. "Sobat-sobat ANTARA yang pernah ke Jepang, misalnya, kita mau ke lokasi manapun itu standarnya kelihatan sama. Toilet umumnya seperti apa, terus di setiap lokasi adanya apa, tiketnya bentuknya seperti apa, standar harga tiketnya juga seperti apa," jelasnya.
Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata
RUU Kepariwisataan juga akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan di sektor pariwisata. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal agar mampu mengelola destinasi wisata secara maksimal dan berkelanjutan. Namun, pendidikan pariwisata yang dimaksud bukan hanya sebatas bisnis semata. Kurikulumnya juga akan mencakup aspek lingkungan hidup, iklim, dan keberlanjutan pariwisata.
Rahayu menekankan pentingnya pemahaman masyarakat tentang pariwisata berkelanjutan. "Karena kalau dari kita, kita menganggap ini mau maju kayak gimana kalau masyarakatnya tidak punya pemahaman tentang pariwisata," katanya. Ia menambahkan bahwa masyarakat harus dibekali pengetahuan untuk melestarikan dan mengelola daya tarik wisata agar bernilai ekonomi.
Indonesia, dengan kekayaan alam, pemandangan indah, dan situs sejarah yang melimpah, memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Namun, potensi ini perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. "Tapi sebenarnya banyak kok kalau kita bicara tentang travelers, bisa tahu macam-macam, negara banyak yang udah tahu lebih dari Bali. Karena kan media sosial, tahu bahwa ada Mentawai, ada Labuan Bajo, ada Bromo, ada Raja Ampat," tuturnya.
Pembahasan RUU Kepariwisataan
Komisi VII DPR RI saat ini tengah membahas RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. RUU ini merupakan RUU carry over dari periode sebelumnya. Proses pembahasan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pakar, akademisi, organisasi wisata, dan pelaku usaha di sektor pariwisata.
Dengan adanya revisi UU Kepariwisataan ini, diharapkan sektor pariwisata Indonesia dapat berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, Indonesia dapat lebih dikenal di dunia internasional sebagai negara dengan beragam kekayaan budaya dan alam, melampaui popularitas Bali sebagai destinasi wisata tunggal.
Melalui peningkatan kualitas destinasi, pendidikan pariwisata yang komprehensif, dan standar operasional yang terukur, Indonesia dapat membangun citra positif dan daya saing yang kuat di dunia pariwisata internasional. Hal ini selaras dengan upaya menjadikan pariwisata sebagai soft power Indonesia yang efektif.
