Rp48,8 Triliun APBN: Jaminan Investasi di IKN Nusantara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp48,8 triliun hingga 2028 memberikan keyakinan pada investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terbukti dengan pembangunan yang meluas ke berbagai wilayah.

Investasi di IKN Meningkat Berkat APBN Rp48,8 Triliun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2028 memberikan angin segar bagi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, di Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu lalu. Kepastian dana ini terbukti menarik minat investor untuk membangun di berbagai wilayah IKN, bahkan di area yang infrastruktur dasarnya masih dalam tahap pembangunan.
Minat Investor Tinggi di IKN
Agung Wicaksono menjelaskan bahwa antusiasme investor sangat tinggi. Buktinya, sejumlah wilayah pengembangan (WP) di IKN telah memulai pembangunan, ditandai dengan peletakan batu pertama. Kepastian anggaran APBN hingga 2028 menjadi jaminan akan tersedianya infrastruktur memadai di seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga WP 1B dan 1C, lokasi yang banyak diminati investor.
Fokus Pengembangan di KIPP
Saat ini, fokus pengembangan berada di WP 1A, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Alasannya, infrastruktur di wilayah ini sudah siap dan memungkinkan pembangunan segera dimulai. Sementara itu, pembangunan di WP 1B dan 1C juga berjalan meskipun infrastruktur dasar masih dalam tahap penyelesaian.
Perjanjian Kerja Sama dan Jadwal Pembangunan
Setiap investor yang memulai pembangunan di IKN telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Lahan dengan Otorita IKN. PKS ini mencakup rencana pembangunan, tahapan, dan jadwal proyek. Salah satu poin penting adalah kewajiban investor untuk memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah penandatanganan PKS.
Pemantauan Kemajuan Proyek
Otorita IKN memantau ketat kemajuan setiap proyek. Agung menegaskan bahwa investor yang sudah melakukan peletakan batu pertama akan mengikuti jadwal pembangunan sesuai PKS. Beberapa proyek telah memasuki tahap desain, sementara lainnya sudah mulai dibangun bahkan ada yang telah selesai dan beroperasi sesuai rencana. Fleksibelitas dalam jadwal pembangunan diperlukan untuk memastikan kualitas proyek, mulai dari tahap desain hingga pelaksanaan.
Kesimpulan
Suntikan dana APBN senilai Rp48,8 triliun hingga tahun 2028 memberikan keyakinan bagi investor untuk berinvestasi di IKN. Hal ini terlihat dari berbagai proyek pembangunan yang telah dimulai di beberapa wilayah, menunjukkan optimisme dan perkembangan positif bagi IKN.