Satgas Pangan Papua Temukan MinyaKita Kekurangan 10 Mililiter per Kemasan

Satgas Pangan Polda Papua mengungkap temuan MinyaKita kemasan 1 liter yang ternyata isinya kurang 10 mililiter, memicu koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kemasan.

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Papua menemukan penyimpangan volume pada minyak goreng merek MinyaKita. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di gudang penyalur kawasan Entrop, Jayapura Selatan, Kamis (13/3), terungkap bahwa kemasan MinyaKita berukuran satu liter ternyata berisi kurang 10 mililiter. Temuan ini mengemuka setelah tim Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Papua melakukan pengecekan terhadap beberapa sampel minyak goreng MinyaKita yang dikemas ulang dalam botol bundar dari dua perusahaan berbeda.

Kasatgas Pangan Polda Papua, Kombes Pol I Gusti Gde Era Adhinata, menjelaskan bahwa isi minyak goreng dalam kemasan yang diperiksa tidak sesuai dengan label yang tertera. "Memang ditemukan kekurangan isi volume minyak goreng kemasan merk MinyaKita 10 mililiter, yang seharusnya berisi satu liter," ungkap Kombes Era. Pihaknya berencana berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memastikan batas toleransi ukuran yang diizinkan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua.

Penemuan ini bermula dari laporan yang diterima Satgas Pangan Polda Papua terkait dugaan ketidaksesuaian isi kemasan MinyaKita. Tim yang dipimpin Kompol Komang Yustrio kemudian melakukan investigasi di gudang penyalur untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Hasilnya, temuan kekurangan volume 10 mililiter per kemasan MinyaKita pun terungkap.

Investigasi dan Koordinasi Instansi Terkait

Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Papua, Kompol Komang Yustrio, menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Papua. Dari koordinasi tersebut, diketahui bahwa ambang batas kekurangan isi kemasan minyak goreng masih diperbolehkan hingga 15 mililiter. "Dari informasi yang diberikan Dinas Perdagangan Papua terungkap ambang batas kekurangan isi kemasan minyak goreng adalah 15 mililiter," jelas Kompol Komang Yustrio. Artinya, kekurangan volume 10 mililiter pada MinyaKita yang ditemukan masih berada dalam batas toleransi yang diizinkan.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap distribusi dan kualitas MinyaKita di Papua. Meskipun masih dalam batas toleransi, temuan ini tetap menjadi perhatian karena menyangkut kepatuhan produsen dan distributor terhadap standar kemasan yang telah ditetapkan. Langkah koordinasi dengan BMKG dan Disperindag Papua diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut terkait standar dan regulasi yang berlaku.

Proses pengecekan volume MinyaKita dilakukan dengan teliti untuk memastikan keakuratan data. Sampel yang diambil mewakili beberapa kemasan dari berbagai batch produksi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar bagi Satgas Pangan Polda Papua untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam mengawasi peredaran MinyaKita di wilayah Papua.

Langkah Selanjutnya dan Implikasi Temuan

Ke depannya, Satgas Pangan Polda Papua akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minyak goreng MinyaKita untuk memastikan kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Kerjasama dengan instansi terkait akan terus ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan para pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku. Temuan ini juga menjadi pengingat penting bagi konsumen untuk tetap waspada dan teliti dalam membeli produk-produk kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng.

Meskipun kekurangan volume 10 mililiter masih dalam batas toleransi yang diizinkan, temuan ini tetap menjadi sorotan. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan transparansi dari produsen dan distributor untuk memastikan konsumen mendapatkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan harga yang dibayarkan. Langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen.

Kesimpulannya, temuan Satgas Pangan Polda Papua ini menjadi peringatan penting bagi semua pihak terkait untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk yang beredar di pasaran. Transparansi dan pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan terwujudnya pasar yang adil dan sehat.