Sri Mulyani Dorong Kepala Daerah Berinovasi dalam Pembiayaan Pembangunan
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mendorong kepala daerah untuk berinovasi dalam mencari sumber pendanaan pembangunan daerah, mengurangi ketergantungan pada APBN dan APBD.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan dorongan kepada kepala daerah di Indonesia untuk lebih inovatif dalam membiayai pembangunan daerah. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu malam di Magelang, Jawa Tengah, saat beliau menjadi pembicara dalam Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil).
Sri Mulyani menekankan pentingnya kreativitas dalam mencari sumber pendanaan pembangunan, tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menjelaskan bahwa ketergantungan pada APBN dan APBD dapat memperlambat proses pembangunan karena keterbatasan dan proses yang panjang.
Lebih lanjut, Menkeu memberikan contoh beberapa negara yang berhasil membangun infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Menurutnya, "Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau menunggu APBD atau APBN, itu bisa lama banget."
Berbagai Skema Pembiayaan Inovatif
Sri Mulyani memaparkan sejumlah sektor pembangunan yang dapat dibiayai melalui skema inovatif, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit. Ia meyakini sektor-sektor tersebut dapat berkolaborasi dengan pihak swasta dan menggunakan instrumen pembiayaan kreatif. "Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif," jelasnya.
Kemenkeu, menurut Menkeu, telah menyediakan berbagai instrumen untuk mendukung kreativitas pembiayaan pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan meskipun APBD daerah terbatas, asalkan kepala daerah mau berinovasi. Namun, Sri Mulyani mengingatkan bahwa hal ini membutuhkan kerja keras, komitmen, dan keahlian di bidang keuangan.
Untuk kepala daerah yang masih ragu, Sri Mulyani menyarankan untuk berkonsultasi dengan pihak terkait, termasuk Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan aparat penegak hukum. Ia memberikan jaminan bahwa selama langkah yang diambil bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka tidak perlu khawatir.
"Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang create growth, menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya kita semuanya bisa bekerja," ujarnya.
Dukungan Kemenkeu untuk Pembangunan Daerah
Sri Mulyani berharap retret yang diselenggarakan Kemendagri dapat menjadi wadah bagi kepala daerah untuk saling bertukar informasi dan mencari solusi kolaboratif. Kemenkeu, tegasnya, akan terus mendukung kepala daerah dalam membangun daerahnya masing-masing.
Ia menegaskan komitmen Kemenkeu untuk membantu kepala daerah dalam mengelola keuangan negara, baik APBD maupun APBN, secara efektif dan efisien untuk memajukan Indonesia. "Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar Bapak dan Ibu sekalian sukses menjaga daerah, membangun daerah, menggunakan keuangan baik APBD dan APBN, keuangan negara secara baik sebagai instrumen penting dalam memajukan Indonesia," tutupnya.
Retret ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif, dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang inovatif dan kolaboratif.
