Stok Pangan Banten Aman Jelang Ramadhan, TPID Awasi 23 Komoditas Strategis

Pemerintah Provinsi Banten memastikan stok pangan aman menjelang Ramadhan, meskipun beberapa komoditas seperti telur ayam perlu diantisipasi kenaikan harganya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan ketersediaan stok bahan pangan aman dan inflasi terkendali menjelang bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah. Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, dalam keterangannya di Serang, Selasa (25/2). Pemprov Banten bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

Nana Supiana menjelaskan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten secara intensif memantau 23 komoditas strategis. Komoditas-komoditas tersebut meliputi beras premium dan medium, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, dan beberapa komoditas lainnya yang permintaannya cenderung meningkat selama Ramadhan dan menjelang Lebaran. Pemantauan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga dan memastikan ketersediaan barang di pasaran.

Meskipun secara umum stok pangan dinyatakan aman, Pemprov Banten tetap waspada terhadap fluktuasi harga di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Di daerah-daerah tersebut, harga cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam menunjukkan fluktuasi yang perlu dipantau secara ketat. Pemprov Banten menerapkan empat strategi pengendalian inflasi, yaitu memastikan ketersediaan stok, menjaga keterjangkauan harga, memastikan kelancaran distribusi, dan menjaga komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

TPID Banten Pantau Ketat 23 Komoditas Strategis

TPID Provinsi Banten berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Tim ini secara aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha sangat krusial untuk mengidentifikasi potensi kenaikan harga dan mengambil langkah-langkah antisipatif.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten menekankan pentingnya sinergitas seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, untuk memastikan keberhasilan pengendalian inflasi. Dengan kolaborasi yang kuat, TPID dapat lebih efektif dalam memantau harga di pasaran dan mencegah terjadinya lonjakan harga yang signifikan.

"Sesuai arahan Pak Gubernur, Pak Wagub, kita terus memastikan pengendalian dengan empat formulasi yakni ketersediaan stok, keterjangkauan harga, kemudian kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," kata Nana Supiana.

Ketersediaan Beras Relatif Aman, Telur Ayam Perlu Diwaspadai

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid, menyatakan bahwa ketersediaan beras di Banten relatif aman. Perum Bulog ditargetkan menyerap 36.000 ton beras hingga April, sementara produksi beras di Banten diperkirakan mencapai 520.000 ton. Agus menegaskan bahwa Bulog harus segera menyerap gabah petani dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, Agus M Tauchid menyoroti potensi kenaikan harga telur ayam. Meningkatnya permintaan telur ayam dari berbagai sektor, termasuk industri makanan dan usaha kecil, berpotensi mendorong kenaikan harga. Selain itu, distribusi telur dan daging ayam dari Banten ke luar daerah juga menjadi tantangan tersendiri.

"Angka 36.000 ton itu sangat kecil dibandingkan produksi yang ada. Bulog harus optimis dan segera menyerap gabah petani dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan," ujar Agus.

"Daging ayam relatif aman, tetapi telur harus diantisipasi karena konsumsi tinggi menjelang Ramadhan. Selain itu, distribusi telur dan daging ayam dari Banten ke luar daerah juga menjadi tantangan tersendiri," tambahnya.

Secara keseluruhan, Pemprov Banten berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang Ramadhan. Pemantauan intensif dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak diharapkan dapat mencegah terjadinya lonjakan harga dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.