Ted Sioeng Minta Bebas, Kasus Penipuan Bank Mayapada Dianggap Sengketa Perdata
Ted Sioeng, terdakwa kasus dugaan penipuan Rp133 miliar dari Bank Mayapada, meminta vonis bebas karena kuasa hukumnya menilai kasus tersebut merupakan sengketa perdata, bukan pidana, dan terdapat dugaan rekayasa dari pihak bank.
Jakarta, 18 Februari 2024 - Sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Bank Mayapada yang melibatkan Ted Sioeng memasuki babak baru. Terdakwa, melalui kuasa hukumnya, Julianto Asis, mengajukan pledoi dengan tuntutan pembebasan. Mereka berargumen bahwa kasus tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai sengketa perdata, bukan pidana, karena kurangnya bukti yang mendukung dakwaan penipuan.
Pleidoi Kuasa Hukum: Sengketa Perdata, Bukan Pidana
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Julianto Asis menyampaikan bahwa Ted Sioeng telah menunjukkan itikad baik dengan melunasi bunga pinjaman hingga Desember 2022. Meskipun terdapat masalah dalam pelaksanaan kewajiban, kuasa hukum menekankan bahwa hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana penipuan. Mereka berpendapat bahwa hubungan hukum antara Ted Sioeng dan Bank Mayapada merupakan hubungan keperdataan yang telah diselesaikan melalui jalur perdata dengan putusan mengenai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan pada tahun 2023.
Lebih lanjut, Julianto Asis mempertanyakan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Ia menyatakan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan pengajuan permohonan kredit yang menjadi dasar dakwaan penipuan. "Tidak ada saksi yang menyatakan bahwa terdakwa menandatangani Formulir Permohonan Kredit pada 5 Agustus 2014, dan sejumlah kolom pada formulir tersebut pun tidak terisi dengan lengkap dan sah," tegas Julianto.
Dugaan Rekayasa dan Kampanye Terstruktur
Pledoi tersebut juga menyinggung adanya dugaan rekayasa yang dilakukan oleh Bank Mayapada. Salah satu indikasi rekayasa adalah penggunaan posisi Ted Sioeng yang sedang berada di luar negeri untuk menggugat PKPU dan Kepailitan, setelah paspornya dicabut dan dikenakan peringatan (red notice). Kuasa hukum juga menuding laporan yang diajukan oleh Tony Aries, yang menjadi pemicu kasus ini, sebagai kebohongan yang disusun secara sistematis untuk menghancurkan kredibilitas dan posisi hukum Ted Sioeng.
Bahkan, Ted Sioeng sendiri berpendapat bahwa terdapat kampanye terstruktur dari Bank Mayapada untuk menggugat dan mengambil alih seluruh asetnya melalui jalur hukum pidana, padahal seharusnya diselesaikan di ranah perdata. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa kasus ini lebih tepat diselesaikan melalui jalur perdata.
Bukti yang Kurang dan Unsur Penipuan yang Tak Terbukti
Kuasa hukum juga menekankan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Dokumen-dokumen penting seperti nota rekomendasi (NKR), memorandum analisa kredit (MAK), serta laporan tim appraisal yang seharusnya ada sebagai bukti permohonan kredit, sama sekali tidak diajukan oleh JPU. Ketiadaan bukti-bukti tersebut semakin memperlemah dakwaan penipuan yang dilayangkan kepada Ted Sioeng.
Ted Sioeng didakwa oleh JPU dengan pasal 378, Jo. pasal 372 KUHP dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan senilai Rp133 miliar milik PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Namun, berdasarkan pledoi yang disampaikan, kuasa hukumnya yakin bahwa kliennya tidak bersalah dan meminta majelis hakim untuk memberikan vonis bebas.
Sidang selanjutnya akan menentukan nasib Ted Sioeng. Apakah majelis hakim akan menerima argumen kuasa hukumnya atau tetap melanjutkan proses hukum berdasarkan dakwaan JPU, masih menjadi pertanyaan yang menanti jawaban.
