KLH Dalami Potensi Pidana Kasus Kerusakan Lingkungan di Puncak
KLH Dalami Potensi Pidana Kasus Kerusakan Lingkungan di Puncak

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendalami potensi pidana terkait kerusakan lingkungan di Puncak, Jawa Barat, menyusul temuan pelanggaran izin dan kerusakan lingkungan yang memicu banjir.

KLH Minta Pencabutan Izin Usaha di Puncak, Cegah Ancaman Lingkungan
KLH Minta Pencabutan Izin Usaha di Puncak, Cegah Ancaman Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta pemerintah daerah mencabut izin usaha di Puncak, Jawa Barat, karena dinilai melanggar aturan dan mengancam lingkungan.

PTPN III Targetkan Reboisasi 1 Juta Hektare di Gunung Mas untuk Pulihkan Lingkungan
PTPN III Targetkan Reboisasi 1 Juta Hektare di Gunung Mas untuk Pulihkan Lingkungan

PTPN III berkomitmen reboisasi 1 juta hektare kawasan Gunung Mas dalam 5 tahun untuk mengatasi masalah banjir dan pemulihan lingkungan pasca bencana di Jabodetabek.

PTPN III Bongkar Tempat Wisata Ilegal di Puncak Bogor: 500 Hektare Lahan Terokupasi
PTPN III Bongkar Tempat Wisata Ilegal di Puncak Bogor: 500 Hektare Lahan Terokupasi

PTPN III akan membongkar tempat wisata ilegal di Gunung Mas, Bogor, yang telah mengokupasi 500 hektare lahan HGU dan melanggar aturan lingkungan, serta menerapkan langkah strategis untuk bisnis berkelanjutan.

Satgas PKH Tertibkan 715 Hektare Lahan Sawit Ilegal di Dharmasraya
Satgas PKH Tertibkan 715 Hektare Lahan Sawit Ilegal di Dharmasraya

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan 715,03 hektare lahan perkebunan sawit ilegal milik PT Selago Makmur Plantation di Dharmasraya, Sumatera Barat, berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025.

Menpar Imbau Patuhi Aturan, Segel Empat Destinasi Wisata di Puncak
Menpar Imbau Patuhi Aturan, Segel Empat Destinasi Wisata di Puncak

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengimbau pengelola destinasi wisata untuk mematuhi aturan dan perizinan, menyusul penyegelan empat tempat wisata di Puncak yang melanggar aturan dan menyebabkan kerugian.

Pemprov Banten Siap Sukseskan PSN: Status Hukum Lahan Jadi Kunci Utama
Pemprov Banten Siap Sukseskan PSN: Status Hukum Lahan Jadi Kunci Utama

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen menyelesaikan permasalahan hukum lahan untuk memastikan kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) dan mencegah konflik agraria.

Kemenpar Tekankan Kelestarian Lingkungan dalam Pengembangan Destinasi Wisata
Kemenpar Tekankan Kelestarian Lingkungan dalam Pengembangan Destinasi Wisata

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meminta pengelola destinasi wisata di Indonesia untuk memprioritaskan kelestarian lingkungan dan menaati aturan yang berlaku, menyusul pelanggaran alih fungsi lahan di Puncak, Bogor.

Izin Eiger Adventure Land 253 Hektare dari Kemenhut, Pemkab Bogor Hanya Keluarkan Izin Pendukung
Izin Eiger Adventure Land 253 Hektare dari Kemenhut, Pemkab Bogor Hanya Keluarkan Izin Pendukung

Pemerintah Kabupaten Bogor mengklarifikasi bahwa izin utama Eiger Adventure Land seluas 253,66 hektare dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, sementara Pemkab Bogor hanya menerbitkan izin fasilitas pendukung.

Target Bongkar Hibisc Fantasy Puncak Sebelum Lebaran: Gubernur Dedi Mulyadi Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan
Target Bongkar Hibisc Fantasy Puncak Sebelum Lebaran: Gubernur Dedi Mulyadi Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menargetkan pembongkaran bangunan ilegal di Hibisc Fantasy Puncak sebelum Lebaran, meskipun proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur.

Bupati Bogor Undang Gubernur Jabar dan Menteri LH Tinjau Kondisi Puncak
Bupati Bogor Undang Gubernur Jabar dan Menteri LH Tinjau Kondisi Puncak

Bupati Bogor mengundang Gubernur Jawa Barat dan Menteri Lingkungan Hidup untuk meninjau kondisi lingkungan di Puncak, khususnya terkait pembangunan Hibisc Fantasy yang bermasalah.

Bupati Bogor Cabut Izin Alih Fungsi Lahan, Fokus pada Pelestarian Lingkungan Puncak
Bupati Bogor Cabut Izin Alih Fungsi Lahan, Fokus pada Pelestarian Lingkungan Puncak

Bupati Bogor mencabut kewenangan SKPD dalam memberikan izin alih fungsi lahan di Puncak, Jawa Barat, untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengevaluasi izin yang telah terbit.