Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Kadin Papua Dorong Hilirisasi Libatkan UMKM Lokal
Kadin Papua Dorong Hilirisasi Libatkan UMKM Lokal

Kadin Papua mendorong program hilirisasi untuk melibatkan pelaku usaha lokal, khususnya UMKM dan masyarakat adat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional.

hilirisasi
RUU Masyarakat Adat: Jaminan Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal
RUU Masyarakat Adat: Jaminan Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal

Pengesahan RUU Masyarakat Adat dinilai krusial untuk melindungi hak masyarakat adat dan menjamin kedaulatan pangan Indonesia melalui kearifan lokal, seperti yang diterapkan masyarakat adat Boti di NTT.

#planetantara
SPPG Papua Kelola Warga Lokal: Program MBG Lebih Tepat Sasaran dan Ciptakan Lapangan Kerja
SPPG Papua Kelola Warga Lokal: Program MBG Lebih Tepat Sasaran dan Ciptakan Lapangan Kerja

Stafsus Menhan tegaskan seluruh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua akan dikelola masyarakat lokal, demi penyerapan tenaga kerja dan efektivitas program.

#planetantara
Alam Lestari, Pangan Terjamin: DLH Jayapura Dorong Ketahanan Pangan Berbasis Ekosistem
Alam Lestari, Pangan Terjamin: DLH Jayapura Dorong Ketahanan Pangan Berbasis Ekosistem

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura menekankan pentingnya pelestarian alam berkelanjutan untuk menunjang ketahanan pangan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, dengan upaya rehabilitasi lahan dan perlindungan wilayah pesisir.

konten ai
DPRK Jayapura Dorong Perlindungan Hutan Sagu di Papua
DPRK Jayapura Dorong Perlindungan Hutan Sagu di Papua

DPRK Jayapura mendesak implementasi perlindungan hutan sagu di Papua, karena pentingnya bagi ekologi, budaya, dan ekonomi masyarakat adat setempat.

Papua
Dukungan Pemda Krusial: Penetapan Hutan Adat di Papua Barat Terhambat
Dukungan Pemda Krusial: Penetapan Hutan Adat di Papua Barat Terhambat

Penetapan hutan adat di Papua Barat terhambat karena kurangnya dukungan peraturan daerah dari pemerintah kabupaten, kendati pemerintah provinsi mendorong percepatan prosesnya demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

#planetantara