RUU Masyarakat Adat: Jaminan Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal

Pengesahan RUU Masyarakat Adat dinilai krusial untuk melindungi hak masyarakat adat dan menjamin kedaulatan pangan Indonesia melalui kearifan lokal, seperti yang diterapkan masyarakat adat Boti di NTT.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bukan hanya sekadar melindungi hak-hak masyarakat adat, tetapi juga menjadi kunci utama dalam mengamankan kedaulatan pangan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Koalisi, Veni Siregar, di Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2024.

Menurut Veni, RUU ini akan menjadi payung hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk kearifan lokal mereka dalam mengelola pangan. Dengan pengesahannya, masyarakat adat akan mendapatkan jaminan atas pengetahuan dan praktik turun-temurun dalam mengolah pangan. "RUU Masyarakat Adat adalah jalan menuju kedaulatan dan kemandirian masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam," tegas Veni.

Lebih lanjut, Veni menjelaskan bahwa masyarakat adat telah menunjukkan bagaimana kedaulatan pangan dapat tercapai melalui harmoni dengan alam, menyeimbangkan kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Pengesahan RUU yang telah masuk Prolegnas Prioritas 2025 ini menjadi langkah penting untuk memastikan kedaulatan pangan dari akar rumput, mendorong kebijakan pangan nasional yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat adat. "Dengan menjaga dan memperkuat sistem pangan mereka, kita tidak hanya melestarikan keanekaragaman hayati, tetapi juga memastikan generasi mendatang memiliki akses terhadap pangan itu sendiri dan membangun sistem pangan nasional yang adil dan berkelanjutan," jelasnya.

Masyarakat Adat Boti: Contoh Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal

Sebagai contoh nyata, Veni menunjuk pada masyarakat adat Boti di Nusa Tenggara Timur (NTT). Masyarakat Boti memiliki pengetahuan luar biasa dalam mengelola sumber daya alam. Mereka memproduksi minyak kelapa sendiri untuk memasak dan menerapkan teknik pengelolaan lahan yang efektif, memungkinkan mereka untuk menanam dan memanen umbi-umbian meskipun tanahnya kering.

Bebie, anggota masyarakat adat Boti, menambahkan bahwa modal sosial yang kuat juga berperan penting dalam memastikan ketahanan pangan komunitas. Selain kebun pribadi, mereka memiliki kebun komunal yang dikelola secara kolektif dan gotong royong. Hasil panen dari kebun komunal diperuntukkan bagi anggota komunitas yang membutuhkan.

Hal ini terbukti efektif dalam mengatasi masalah pangan. "Kabupaten Timor Tengah Selatan termasuk daerah dengan kasus stunting tinggi di Provinsi NTT. Tapi tidak ada kasus ditemukan pada masyarakat adat Boti," ungkap Bebie. Keberhasilan masyarakat adat Boti ini menjadi bukti nyata bagaimana kearifan lokal dapat menjadi solusi untuk ketahanan pangan.

Sistem pengelolaan pangan yang diterapkan masyarakat adat Boti menunjukkan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dengan adanya RUU Masyarakat Adat, diharapkan praktik-praktik positif seperti ini dapat dijaga dan bahkan dikembangkan lebih luas lagi di Indonesia.

Pentingnya Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Pengesahan RUU Masyarakat Adat bukan hanya sekadar pengakuan legal formal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan. RUU ini akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat adat untuk mengelola dan mempertahankan sumber daya alam mereka, termasuk dalam konteks ketahanan pangan.

Dengan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, RUU ini secara tidak langsung mendukung kedaulatan pangan. Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang berharga dalam pertanian berkelanjutan, pengelolaan air, dan keanekaragaman hayati. Pengetahuan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan memastikan akses pangan bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, dukungan terhadap pengesahan RUU Masyarakat Adat sangat penting. RUU ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem pangan nasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaulat, dengan menempatkan masyarakat adat sebagai pilar utama dalam pembangunan tersebut.

Dengan pengesahan RUU ini, diharapkan Indonesia dapat belajar dari kearifan lokal masyarakat adat dan membangun sistem pangan yang lebih resilient dan berkeadilan. Ketahanan pangan tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas, akses, dan keberlanjutan. Masyarakat adat telah membuktikan bahwa hal ini dapat dicapai melalui pendekatan yang harmonis dengan alam dan berbasis pada kearifan lokal.