Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemendagri Percepat Reformasi Birokrasi 2025: Sinergi Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala Jadi Kunci
Kemendagri Percepat Reformasi Birokrasi 2025: Sinergi Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala Jadi Kunci

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala, berkolaborasi percepat Reformasi Birokrasi 2025 dengan fokus pada digitalisasi dan isu strategis nasional.

GDRBN 2025-2045: Reformasi Digital dan SDM Aparatur Dorong Birokrasi Kelas Dunia
GDRBN 2025-2045: Reformasi Digital dan SDM Aparatur Dorong Birokrasi Kelas Dunia

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 fokus pada percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas SDM aparatur untuk menciptakan birokrasi kelas dunia pada 2045.

Reformasi Birokrasi: Kunci Kesejahteraan Sosial, Tekankan Menteri PAN-RB
Reformasi Birokrasi: Kunci Kesejahteraan Sosial, Tekankan Menteri PAN-RB

Menteri PAN-RB Rini Widyantini menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

Kebijakan Teknologi Indonesia Harus Progresif Hadapi AI
Kebijakan Teknologi Indonesia Harus Progresif Hadapi AI

PCO dan Kominfo menekankan perlunya kerangka kebijakan teknologi yang adaptif dan progresif untuk menghadapi perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital lainnya, serta tengah melakukan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk

Apindo Desak Pemerintah: Kepastian Regulasi untuk Dorong Investasi
Apindo Desak Pemerintah: Kepastian Regulasi untuk Dorong Investasi

Apindo mendesak pemerintah untuk menciptakan kepastian regulasi yang konsisten guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena implementasi kebijakan masih belum optimal.

BSKDN Prioritaskan Adaptasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan 2025
BSKDN Prioritaskan Adaptasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan 2025

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) berkomitmen pada adaptasi, profesionalisme, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia tahun 2025, dengan fokus pada peningkatan layanan publik dan penciptaan lapangan kerja.

Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan: Ditjen Bina Adwil Kemendagri Dorong SPBE
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan: Ditjen Bina Adwil Kemendagri Dorong SPBE

Ditjen Bina Adwil Kemendagri menekankan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan melalui evaluasi implementasi SPBE dan aplikasi SRIKANDI, serta peningkatan publikasi.