Wakil Wali Kota Banjarmasin Tutup TPS Sampah Ilegal, Atasi Darurat Sampah Pasca Penutupan TPAS Basirih

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, menutup TPS sampah ilegal di beberapa titik untuk mengatasi darurat sampah setelah TPAS Basirih ditutup oleh KLH RI.

Banjarmasin, 25 Februari 2025 – Wakil Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Hj. Ananda, secara langsung memimpin penutupan beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah ilegal di kota tersebut. Langkah ini diambil sebagai respon atas krisis sampah yang melanda Banjarmasin setelah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) Basirih ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI.

Salah satu lokasi yang menjadi fokus penutupan adalah TPS ilegal di Jalan Lingkar Dalam, depan Komplek Mahatama, Banjarmasin Selatan. Penutupan dilakukan pada pukul 00.01 WITA tanggal 25 Februari 2025. "Pada jam 00.01 WITA pada 25 Februari 2025 sudah kita nyatakan TPS sampah ini ditutup karena ilegal," tegas Hj. Ananda.

Penutupan TPS ilegal ini menjadi prioritas Pemerintah Kota Banjarmasin yang baru dilantik, mengingat kapasitas pembuangan sampah di TPAS Regional Banjarbakula di Kota Banjarbaru terbatas, hanya mampu menampung 200 ton sampah per hari, sementara produksi sampah di Banjarmasin mencapai 650 ton per hari. Situasi ini diperparah dengan penutupan TPAS Basirih karena masih menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping).

Penutupan TPS Ilegal dan Langkah Antisipasi

Hj. Ananda menargetkan agar seluruh sampah di TPS ilegal Jalan Lingkar Dalam dibersihkan dan lokasi tersebut steril dari aktivitas pembuangan sampah paling lambat tanggal 26 Februari 2025. Hal yang sama juga diterapkan pada TPS di Simpang Gerilya, meskipun TPS ini resmi, namun sudah kelebihan kapasitas. "Meskipun yang di RK Ilir itu adalah TPS sampah resmi, namun sudah kelebihan kapasitas," jelasnya.

Setelah penutupan, lokasi-lokasi tersebut akan dijaga selama 24 jam oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas dinas lingkungan hidup. "Setelah sampah dibersihkan, kami akan semprot dengan eco-enzim supaya tidak ada lagi virus, kuman, dan bau-bau tidak enak," tambah Hj. Ananda. Langkah ini bertujuan untuk mencegah munculnya masalah kesehatan dan lingkungan di bekas lokasi TPS ilegal.

Hj. Ananda juga menjelaskan bahwa penutupan TPS ilegal merupakan langkah awal dalam mengatasi darurat sampah di Banjarmasin. "Langkah awal kami untuk menangani sampah ini dengan fokus menangani sampah di TPS ilegal," ujarnya. Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus berupaya mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan sampah ini.

Dampak Penutupan TPAS Basirih dan Solusi Jangka Panjang

Penutupan TPAS Basirih oleh KLH RI akibat penggunaan sistem pembuangan terbuka telah menimbulkan dampak signifikan terhadap pengelolaan sampah di Banjarmasin. Pemkot Banjarmasin kini hanya dapat membuang sampah ke TPAS Regional Banjarbakula dengan kapasitas yang sangat terbatas. Perbedaan antara produksi sampah dan kapasitas pembuangan sampah ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota.

Pemerintah Kota Banjarmasin di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Muhammad Yamin HR dan Wakil Wali Kota Hj. Ananda, yang dilantik pada 20 Februari 2025, segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi krisis sampah ini. Penutupan TPS ilegal merupakan bagian dari strategi jangka pendek untuk mengurangi volume sampah yang menumpuk di berbagai titik di kota.

Meskipun langkah penutupan TPS ilegal merupakan tindakan yang mendesak, pemerintah kota menyadari bahwa solusi jangka panjang dibutuhkan untuk mengatasi masalah sampah secara berkelanjutan. Upaya ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan.

Langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pemkot Banjarmasin untuk mengatasi masalah sampah ini masih terus dikaji dan direncanakan. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan komitmen dari semua pihak, masalah darurat sampah di Banjarmasin dapat segera teratasi.

Solusi jangka panjang yang mungkin dipertimbangkan antara lain:

• Pengembangan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern dan efisien.
• Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.
• Penegakan aturan terkait pembuangan sampah.
• Pencarian lokasi alternatif untuk TPAS baru yang memenuhi standar lingkungan.