Banjarmasin Tetapkan Status Tanggap Darurat Sampah: Solusi Jangka Pendek dan Panjang Dibutuhkan
Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan status tanggap darurat sampah setelah penutupan TPAS Basirih, memaksa solusi kreatif untuk mengatasi krisis sampah yang membengkak.
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menghadapi krisis sampah serius setelah penutupan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada 1 Februari 2025. Akibatnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin resmi menetapkan status tanggap darurat sampah. Langkah ini diambil untuk mengatasi penumpukan sampah yang mengancam kota.
Langkah Darurat Pemkot Banjarmasin
Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk camat, lurah, dan pegiat lingkungan. Rapat tersebut membahas solusi jangka pendek dan panjang untuk mengatasi masalah sampah yang membludak. Pemkot Banjarmasin kini menghadapi tantangan besar karena kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Regional Banjarbakula di Kota Banjarbaru sangat terbatas. TPAS Regional Banjarbakula hanya mampu menampung 105 ton sampah per hari, jauh di bawah produksi sampah Banjarmasin yang mencapai 600-650 ton per hari.
Dari total sampah tersebut, hanya sekitar 41 ton yang dikelola oleh pemilah sampah di Bank Sampah dan Pusat Daur Ulang. Sisanya, ratusan ton sampah menumpuk dan menimbulkan kekhawatiran akan penumpukan sampah yang meluas di seluruh Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan jalan-jalan kota. Situasi ini mendorong Pemkot Banjarmasin untuk mengambil langkah cepat dan tepat.
Solusi Jangka Pendek dan Panjang
Sebagai solusi jangka pendek, Pemkot Banjarmasin akan menempatkan tempat pemilahan sampah di setiap kelurahan. Sampah residu kemudian akan dikirim ke TPAS Regional Banjarbakula. Pemkot juga berencana berkoordinasi dengan Gubernur Kalsel dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mencari solusi alternatif, seperti penyesuaian jam operasional TPAS Regional Banjarbakula atau izin sementara membuang sampah di TPAS Basirih. Peluang untuk solusi terakhir ini memang kecil, namun tetap diupayakan.
Untuk solusi jangka panjang, Pemkot Banjarmasin menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Program pemilahan sampah di tingkat kelurahan menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Masyarakat didorong untuk memilah sampah organik dan anorganik, memanfaatkan kembali sampah yang masih bisa digunakan, dan membuat kompos dari sampah organik.
Dampak Luas dan Solusi Kolaboratif
Masalah sampah yang dihadapi Banjarmasin bukan hanya masalah lokal. Ibnu Sina menyebutkan bahwa masih ada 336 TPAS dengan sistem open dumping di Indonesia, sehingga masalah serupa juga dihadapi kota-kota lain. Kabupaten Banjar dan Barito Kuala juga menghadapi masalah serupa dengan penutupan TPAS mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Pemkot Banjarmasin berharap dapat mengurangi penumpukan sampah, mencegah pencemaran lingkungan, dan meminimalisir kemacetan akibat penumpukan sampah. Kesadaran masyarakat untuk aktif memilah sampah dari rumah menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis sampah yang tengah dihadapi Kota Banjarmasin.
Kesimpulan
Status tanggap darurat sampah yang ditetapkan oleh Pemkot Banjarmasin merupakan langkah penting untuk mengatasi krisis sampah yang mengancam kota. Solusi jangka pendek dan panjang yang diusulkan membutuhkan kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah sampah ini secara berkelanjutan.
