Wamentan Dorong Penyerapan Maksimal Beras Petani Demi Swasembada Pangan 2027

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) menekankan pentingnya penyerapan maksimal beras petani oleh Bulog untuk mencapai swasembada pangan pada 2027, didukung anggaran Rp3 triliun dan program peningkatan produktivitas.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan pentingnya Bulog menyerap beras petani secara maksimal untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2027, sesuai target Presiden. Pernyataan ini disampaikan Senin lalu di Jakarta, menandai langkah krusial dalam upaya pemerintah mengamankan ketahanan pangan nasional.

Sasaran Bulog adalah penyerapan gabah setara 3 juta ton beras. Langkah ini dijalankan seiring dimulainya musim panen di sejumlah daerah. Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk mendukung petani.

Dengan anggaran Rp3 triliun, kebijakan HPP diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani. Wamentan menjelaskan bahwa anggaran tersebut tak hanya menjamin pendapatan petani, tetapi juga menopang anggaran pertanian mencapai Rp149 triliun untuk subsidi pupuk, benih, irigasi, dan alat mesin pertanian.

Kementerian Pertanian (Kementan) juga gencar meningkatkan produksi pangan. Program Penambahan Areal Tanam (PAT) telah mengolah 1,7 juta hektare lahan pada 2024, memungkinkan panen dua kali setahun. Target 2025 adalah penambahan 2,5 juta hektare lahan baru, termasuk 500 ribu hektare yang dikelola TNI.

Wamentan menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi peningkatan produksi. "Kita harus bekerja secara gotong royong," ujarnya. Ia juga menyampaikan proyeksi surplus gabah sebesar 7 juta ton (setara 4 juta ton beras) pada Mei 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain beras, pemerintah juga fokus pada jagung. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilibatkan untuk mendukung penanaman jagung guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Wamentan menegaskan pentingnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan yang kuat, mendapatkan dukungan penuh Presiden.

Pengawasan distribusi dan penyerapan gabah akan diperketat untuk mencegah penyelewengan yang merugikan petani dan masyarakat. Wamentan menyatakan komitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani. "Kerja kita saat ini ibarat gas pol rem blong, tetapi pengawasan harus ditingkatkan," tegasnya.