9.051 PPPK Pemkab Bekasi Resmi Dilantik, Percepat Penghapusan Honorer

Pemkab Bekasi telah melantik 9.051 PPPK pada 26 Maret 2025, menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang menyelesaikan pelantikan tahap pertama lebih cepat dari target nasional, untuk menghapus status tenaga honorer.

Sebanyak 9.051 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah resmi dilantik pada Rabu, 26 Maret 2025. Pelantikan ini menandai langkah signifikan Kabupaten Bekasi dalam mempercepat penghapusan tenaga honorer dan memenuhi target pemerintah. Pelantikan tersebut dilaksanakan setelah para PPPK dinyatakan lulus seleksi pada akhir tahun lalu, meliputi formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Proses ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara.

Kabupaten Bekasi menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang menyelesaikan pelantikan PPPK tahap pertama lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Pengambilan sumpah/janji PPPK sudah kami persiapkan, mudah-mudahan berjalan lancar," kata Endin Samsudin. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pemkab Bekasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengangkatan tenaga kerja yang profesional dan memiliki kepastian status kepegawaian.

Percepatan pelantikan ini juga didorong oleh target Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan pengangkatan PPPK tahap pertama paling lambat Oktober 2025. Pemkab Bekasi telah mengalokasikan anggaran yang cukup dan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB serta BKN Regional III Jawa Barat untuk memastikan kelancaran proses. "Segala persiapan, baik finansial maupun teknis, sudah kami siapkan. Tidak ada alasan untuk penundaan," tegas Endin Samsudin. Dengan demikian, Pemkab Bekasi optimistis dapat menyelesaikan seluruh proses pengangkatan PPPK dan penghapusan tenaga honorer sebelum November 2025.

Pelantikan 9.051 PPPK ini merupakan bagian dari formasi tahun 2024. Endin Samsudin berharap, setelah pelantikan tahap pertama, tahap kedua dapat segera dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi pegawai honorer di lingkungan Pemkab Bekasi pada akhir tahun ini. "Karena Kabupaten Bekasi menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang melantik PPPK dengan jumlah yang cukup besar, kami berharap proses ini berjalan lancar. Target kami, sebelum November 2025, seluruh pegawai honorer sudah terselesaikan," ujarnya.

Sementara itu, seleksi PPPK tahap kedua di Kabupaten Bekasi diikuti oleh 4.700 pelamar untuk mengisi 1.046 formasi. Bagi pelamar yang tidak lolos seleksi tahap kedua akan ditempatkan dalam skema PPPK paruh waktu dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN). "PPPK paruh waktu tetap diberikan Nomor Induk Pegawai dan berstatus sebagai ASN. Jika nanti anggaran mencukupi, kami akan mengusulkan formasi tambahan agar mereka bisa menjadi PPPK penuh waktu," jelas Endin Samsudin.

Dengan adanya skema PPPK paruh waktu ini, Pemkab Bekasi berupaya memberikan solusi bagi seluruh pelamar dan memastikan tidak ada yang terabaikan. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemkab Bekasi dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelantikan PPPK ini diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bekasi. Kehadiran tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang lebih profesional dan memiliki kepastian status kepegawaian akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Dengan adanya kepastian status kepegawaian, para PPPK dapat lebih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya tanpa harus khawatir akan masa depan kariernya. Hal ini akan meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja mereka, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Langkah Pemkab Bekasi ini patut diapresiasi sebagai contoh bagi daerah lain dalam mempercepat penghapusan tenaga honorer dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Komitmen dan keseriusan Pemkab Bekasi dalam menyelesaikan permasalahan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.

Keberhasilan Pemkab Bekasi dalam melantik 9.051 PPPK ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, Kementerian PANRB, dan BKN. Dengan adanya dukungan dan kerjasama yang solid, maka target penghapusan tenaga honorer dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.