APBD Papua Barat 2025 Dipangkas Rp200 Miliar, Fokus pada Kinerja dan Pelayanan Publik
Penjabat Gubernur Papua Barat mengumumkan pengurangan APBD 2025 sebesar Rp200,32 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, dengan fokus penghematan pada belanja non-esensial dan peningkatan pelayanan publik.
Manokwari, 16 Februari 2025 - Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, mengumumkan pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat tahun 2025 sebesar Rp200,32 miliar. Pengurangan ini mengakibatkan total pagu APBD 2025 menjadi Rp3,57 triliun, turun dari rencana awal. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran nasional, sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Efisiensi Anggaran: Kebijakan Nasional
Gubernur Ali Baham menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini berlaku secara nasional dan wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk Papua Barat. Pihaknya berkomitmen untuk mensosialisasikan kebijakan ini secara menyeluruh kepada masyarakat, terutama kontraktor lokal Papua. Tujuannya adalah untuk memastikan penerapan kebijakan ini berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak yang mengganggu stabilitas pemerintahan.
"Kita punya tanggung jawab menjelaskan dengan baik soal efisiensi anggaran, supaya semua berjalan aman," ujar Ali Baham.
Strategi Penghematan APBD Papua Barat
Beberapa strategi penghematan yang diterapkan meliputi pembatasan belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengurangi belanja perjalanan dinas, belanja honorarium, dan belanja pendukung yang tidak memiliki capaian terukur. Fokus penganggaran akan dialihkan pada belanja yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
"Penggunaan anggaran difokuskan pada alokasi belanja dengan target peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan publik," tegas Ali Baham.
Sumber Pengurangan APBD dan Solusi
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Agus Nurodi, menjelaskan bahwa efisiensi dana transfer ke daerah (TKD) menjadi penyebab utama pengurangan APBD. Komponen TKD yang terdampak meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), spesifik grant bidang pekerjaan umum, dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang konektivitas irigasi dan pangan, dana desa insentif, dana otonomi khusus (otsus) 1 persen, dan dana otsus 1,25 persen.
Agus Nurodi juga menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD diharapkan dapat membantu menutupi defisit yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran.
Dampak dan Antisipasi
Pengurangan APBD sebesar Rp200,32 miliar tentu akan berdampak pada berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Namun, pemerintah Papua Barat berupaya meminimalisir dampak negatif dengan melakukan prioritas program dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran yang ada. Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan stakeholder terkait juga menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD juga akan terus dijaga untuk menjaga kepercayaan publik.
Kesimpulan
Pengurangan APBD Papua Barat tahun 2025 sebesar Rp200,32 miliar merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Meskipun berdampak pada beberapa program, pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap fokus pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Optimalisasi PAD menjadi strategi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan memastikan keberlanjutan pembangunan di Papua Barat.