Bawaslu NTB: Efisiensi Anggaran Tak Halangi Penguatan Demokrasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen melanjutkan penguatan demokrasi meski menghadapi efisiensi anggaran hingga hampir satu triliun rupiah pada tahun 2025.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk tetap memperkuat demokrasi di tengah efisiensi anggaran yang signifikan. Ketua Bawaslu NTB, Itratif, mengumumkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan sejumlah program penguatan demokrasi yang telah direncanakan untuk tahun 2025. Hal ini diumumkan di Mataram pada Rabu, 5 Maret 2025.

Efisiensi anggaran yang mencapai hampir satu triliun rupiah memaksa Bawaslu NTB untuk melakukan penyesuaian. Meskipun tahun 2025 tidak ada agenda pemilu, fokus Bawaslu tetap pada penguatan demokrasi di masyarakat. Namun, banyak program yang telah disusun harus dikurangi atau ditiadakan akibat pemotongan anggaran sebesar 40 persen dari pagu awal sebesar Rp2,4 triliun.

"Ya secara langsung tidak langsung efisiensi ini berpengaruh pada volume kegiatan. Praktis kegiatan banyak berkurang, tidak bisa kita hindari terutama untuk kegiatan-kegiatan penguatan demokrasi, tapi ini tidak masalah," ujar Itratif. Pernyataan ini menekankan bahwa kendala anggaran tidak akan menghentikan upaya Bawaslu dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di NTB.

Bawaslu NTB menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Itratif menyampaikan arahan kepada jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota se-NTB untuk tetap aktif menjalankan program penguatan demokrasi, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. "Karena ada efisiensi ini, itu bukan jadi alasan menurunkan upaya penguatan demokrasi ke masyarakat. Sekali lagi efisiensi ini tidak menghambat kerja-kerja penguatan demokrasi, tanpa biaya, kita akan berusaha bisa jalan dengan baik," tegas Itratif.

Pengalaman panjang Bawaslu dalam mengawasi pemilu dan pilkada menjadi modal berharga dalam menciptakan inovasi. Lembaga ini akan memanfaatkan teknologi digital, seperti media sosial dan podcast, untuk menyebarkan pesan-pesan demokrasi. Rapat-rapat akan lebih banyak dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting untuk mengurangi biaya transportasi.

"Saya kira kita punya pengalaman cukup panjang, melaksanakan pemilu dan pilkada, bagaimana kita menciptakan inovasi dan berkreativitas melakukan pengawasan yang tidak menyedot banyak biaya," terang Itratif. Hal ini menunjukkan komitmen Bawaslu untuk tetap efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Bawaslu NTB akan memanfaatkan berbagai ruang publik, termasuk ruang digital, untuk menjangkau masyarakat. Strategi ini memungkinkan penyampaian pesan-pesan demokrasi tanpa harus mengeluarkan biaya besar. "Banyak ruang publik yang bisa dimanfaatkan tanpa mengeluarkan biaya, tapi pesan penguatan demokrasi bisa tersampaikan ke masyarakat. Seperti ruang digital, podcast, rapat-rapat lewat zoom, kita akan gunakan fasilitas yang ada," kata Itratif.

Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak akan menghalangi Bawaslu NTB dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu mengawasi jalannya proses demokrasi dan memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya demokrasi. Lembaga ini akan terus berupaya kreatif dan inovatif dalam menjalankan program-programnya.

Langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu NTB ini menunjukkan adaptasi yang efektif terhadap pemotongan anggaran. Dengan memanfaatkan teknologi dan ruang publik digital, Bawaslu NTB berupaya memastikan bahwa penguatan demokrasi tetap menjadi prioritas utama, meskipun dengan sumber daya yang lebih terbatas.

Meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang signifikan, Bawaslu NTB tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dalam memperkuat demokrasi di Nusa Tenggara Barat. Komitmen ini ditunjukkan melalui kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan teknologi dan ruang publik digital untuk menjangkau masyarakat luas.