Bawaslu Sumut Tunggu Instruksi Pusat Terkait Efisiensi Anggaran 2025

Bawaslu Sumut masih menunggu arahan Bawaslu RI terkait efisiensi anggaran 2025 yang mencapai 39,5 persen, sementara masih mengandalkan NPHD dari Pemprov Sumut.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) saat ini tengah menunggu arahan dari Bawaslu RI terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan langsung oleh Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumut, Saut Boang Manalu, di Medan, Kamis (27/2).

Saut menjelaskan bahwa pengajuan anggaran rutin Bawaslu Sumut masih dalam proses. Belum ada kepastian program atau pos anggaran mana yang akan terdampak efisiensi. Meskipun demikian, Bawaslu Sumut telah menerima surat resmi dari Bawaslu RI terkait kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Pihaknya masih mengandalkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Provinsi Sumut untuk sementara waktu.

"Pengajuan untuk anggaran rutin masih berproses. Jadi belum tahu yang mana yang kena, tetapi yang pasti surat untuk efisiensi sudah ada dari Bawaslu RI," ujar Saut. Ia menambahkan bahwa penggunaan anggaran Bawaslu RI diperkirakan baru akan dimulai pada awal Maret 2025, seiring dengan tahapan yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Bawaslu RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran untuk tahun 2025, yang mencapai angka 20-40 persen. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta. Bawaslu RI sendiri telah menetapkan efisiensi anggaran sebesar 39,5 persen untuk tahun 2025.

Ketua Bawaslu RI merinci bahwa anggaran Bawaslu RI tahun 2025 semula sebesar Rp2.416.945.124.000. Setelah dilakukan efisiensi, anggaran tersebut berkurang sebesar Rp955.000.000.000, sehingga pagu anggaran akhir menjadi Rp1.461.945.124.000.

Kebijakan efisiensi anggaran ini tentu berdampak pada operasional Bawaslu di seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Sumut. Namun, hingga saat ini, Bawaslu Sumut dan jajarannya di tingkat kabupaten/kota belum merasakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi tersebut karena masih menunggu realisasi NPHD dari Pemprov Sumut.

"Jadi diakan berdasarkan tahapan. Sampai awal bulan Maret 2025 mungkin nanti baru kami menggunakan anggaran Bawaslu," jelas Saut.

Meskipun belum terdampak langsung, Bawaslu Sumut menyatakan kesiapannya untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari Bawaslu RI terkait strategi dan mekanisme penyesuaian anggaran. Hal ini penting untuk memastikan operasional pengawasan pemilu tetap berjalan optimal meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.

Bawaslu Sumut akan melakukan penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia setelah menerima arahan resmi dari Bawaslu RI. Prioritas utama tetap pada pengawasan pemilu yang efektif dan efisien, dengan tetap menjaga kualitas dan integritas proses pemilu.

Saut Boang Manalu menegaskan bahwa hingga saat ini operasional Bawaslu Sumut belum terganggu karena masih mengandalkan NPHD dari Pemprov Sumut. Namun, pihaknya tetap bersiap menghadapi kemungkinan penyesuaian anggaran di masa mendatang.

"Hingga saat ini belum terdampak karena masih menunggukan NPHD tadi," sebut Saut.

Kejelasan mekanisme dan arahan dari Bawaslu RI sangat dinantikan oleh Bawaslu Sumut untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di Sumatera Utara.