Dana Desa Tahap Pertama Rp3,92 Miliar Cair di Tabalong, Kalsel

KPPN Tanjung menyalurkan dana desa tahap pertama sebesar Rp3,92 miliar kepada 10 desa di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kalimantan Selatan, telah menyalurkan dana desa tahap pertama sebesar Rp3,92 miliar kepada 10 desa di Kabupaten Tabalong. Pencairan dana ini dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan dipastikan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Penyaluran dana tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa tersebut. Proses pencairan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025.

Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, menyatakan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan untuk 10 desa yang telah memenuhi persyaratan. "Alhamdulillah, 10 desa memenuhi syarat salur dan SP2D telah diterbitkan pada 20 Februari 2025," ujar Sigid di Tabalong, Senin. Keberhasilan pencairan dana ini diharapkan dapat menjadi contoh dan motivasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Tabalong untuk segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

Kesepuluh desa yang telah menerima dana desa tahap pertama tersebut adalah Desa Argo Mulyo, Desa Bangkiling, Desa Bangkiling Raya, Desa Hapalah, Desa Palapi, Desa Harus, Desa Panaan, Desa Bintang Ara, Desa Banua Rantau, dan Desa Habau. Dengan pencairan dana ini, diharapkan program-program pembangunan di desa-desa tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Tabalong.

Dana desa yang disalurkan merupakan bagian dari transfer ke daerah yang bertujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sektor kemasyarakatan. Penggunaan dana desa ini diarahkan pada berbagai sektor strategis untuk pembangunan berkelanjutan.

Prioritas penggunaan dana desa tahun ini difokuskan pada beberapa sektor penting. Sekitar 15 persen dari total dana desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem. Selain itu, dana desa juga akan digunakan untuk penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim dan peningkatan layanan dasar kesehatan, termasuk pencegahan stunting.

Program ketahanan pangan juga menjadi prioritas, termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa. Pemanfaatan teknologi untuk percepatan implementasi desa digital serta pembangunan berbasis padat karya tunai dengan penggunaan bahan baku lokal juga menjadi fokus penggunaan dana desa ini. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan perekonomian desa.

Sigid Mulyadi berharap pencairan dana desa tahap pertama ini dapat mendorong peningkatan pembangunan desa dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Pencairan tahap pertama ini diharapkan pembangunan desa semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya. Pemerintah Kabupaten Tabalong juga didorong untuk terus membantu seluruh desa dalam melengkapi persyaratan pencairan dana agar program pembangunan desa dapat berjalan sesuai rencana.

Dengan demikian, pencairan dana desa tahap pertama ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tabalong. Pemerintah daerah dan KPPN Tanjung akan terus memantau dan mendukung proses pembangunan di desa-desa tersebut agar dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal. Semoga dana ini dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Dari total 121 desa di Kabupaten Tabalong, baru 10 desa yang telah menerima pencairan dana desa tahap pertama. Pemerintah Kabupaten Tabalong diharapkan dapat membantu desa-desa lainnya untuk segera memenuhi persyaratan agar dapat segera menerima pencairan dana dan dapat segera memulai program pembangunannya.