Danantara: Bebas dari Jeratan Hukum, Transparansi dan Akuntabilitas Terjamin

Kepala BPI Danantara, Rosan P. Roeslani, memastikan bahwa Danantara tidak kebal hukum dan akan diawasi ketat oleh KPK, BPK, dan lembaga lainnya, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan investasi.

Jakarta, 24 Februari 2024 - Kepala Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan P. Roeslani, memberikan jaminan bahwa Danantara tidak kebal hukum. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers usai peresmian BPI Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin lalu. Peresmian tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 RI Prabowo Subianto. Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengelola investasi strategis nasional, dan transparansi menjadi kunci utama keberhasilannya.

Rosan menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang memeriksa Danantara jika ditemukan indikasi penyimpangan hukum atau tindakan kriminal. "Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," tegas Rosan menjawab pertanyaan wartawan. Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang beredar mengenai kekebalan hukum Danantara.

Selain KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan melakukan audit terhadap Danantara, khususnya terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program kewajiban layanan publik (PSO). Rosan menekankan pentingnya audit BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan Danantara berjalan sesuai aturan dan transparan. "Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami," tambahnya.

Rosan menjelaskan bahwa Danantara memiliki sistem pengawasan berlapis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Sistem ini terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, Oversight Committee, Komite Audit, Komite Investasi, dan Komite Etik. Struktur pengawasan yang kuat ini bertujuan untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan pengelolaan investasi berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Ia juga menekankan komitmennya untuk menjaga Danantara tetap terbuka dan transparan. "Kami mempunyai struktur organisasi yang berlapis... untuk memastikan bahwa kami menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar," ujar Rosan. Komitmen ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap Danantara dan memastikan pengelolaan investasi yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa sebagai Kepala BPI Danantara, ia langsung melapor kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja Danantara. "Kami lapor langsung kepada Bapak Presiden. Itu tidak ada yang paling, lebih tinggi lagi laporan pertanggungjawabannya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kami bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai CEO Danantara, Pandu Sjahrir sebagai CIO, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai COO. Struktur Dewan Pengawas dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dengan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota. Dewan Penasihat terdiri dari Presiden ke-6 dan ke-7 RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Komite Pengawas Danantara melibatkan berbagai lembaga penting, termasuk BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kehadiran lembaga-lembaga ini dalam struktur pengawasan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan Danantara berjalan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi korupsi dan memastikan penggunaan dana negara secara efektif dan efisien.

Dengan adanya sistem pengawasan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan Danantara dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama keberhasilan Danantara dalam mengelola investasi strategis nasional.

Peresmian Danantara ditandai dengan penekanan tombol bersama oleh Presiden Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kehadiran tiga presiden ini menunjukkan pentingnya Danantara bagi masa depan Indonesia.