Danantara: Instrumen Pengembangan Nasional untuk Optimalkan Aset Negara

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai instrumen pembangunan nasional untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia demi kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Istana Kepresidenan pada Senin, 24 Februari 2025. Peluncuran ini menandai langkah signifikan pemerintah dalam mengelola aset negara dan mendorong pembangunan nasional. Peluncuran tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono, yang bersama-sama menekan tombol peluncuran BPI Danantara.

BPI Danantara diproyeksikan akan mengelola aset negara senilai lebih dari US$900 miliar, dengan pendanaan awal mencapai US$20 miliar. Dana ini, yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan pengeluaran yang tidak tepat, kini akan dikelola oleh Danantara dan diinvestasikan dalam 20 proyek nasional atau lebih sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi.

Presiden Prabowo menekankan bahwa Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional. Ia berharap Danantara dapat mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi bangsa, memberikan manfaat nyata, serta membuka lapangan kerja berkualitas dan kemakmuran jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah dalam mengelola aset negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab. "Danantara bukanlah sekadar lembaga pengelola investasi, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan nasional untuk mengoptimalkan upaya kita dalam mengelola kekayaan Indonesia," tegas Presiden Prabowo dalam pidato peluncurannya. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah mengamankan hampir US$20 miliar dalam 100 hari pertama pemerintahannya.

Dana tersebut, yang sebelumnya terhambat oleh berbagai masalah, kini akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara dan diinvestasikan dalam berbagai proyek strategis nasional. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dengan adanya Danantara, pemerintah berharap dapat menghindari penjualan sumber daya alam dengan harga murah dan terhindar dari menjadi hanya pemasok bahan mentah bagi negara lain. "Kita tidak ingin lagi menjual sumber daya alam kita dengan harga murah. Kita tidak ingin menjadi sumber bahan baku bagi negara lain. Kita bertujuan untuk menjadi negara maju," tegas Presiden Prabowo.

Investasi yang dikelola Danantara akan difokuskan pada proyek-proyek strategis nasional yang mendukung industrialisasi dan hilirisasi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Proyek-proyek tersebut akan dipilih secara cermat dan didasarkan pada analisis yang komprehensif untuk memastikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana akan menjadi prioritas utama.

Dengan pengelolaan aset negara yang lebih efisien dan efektif melalui Danantara, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Pemerintah optimis bahwa proyek-proyek ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Peluncuran Danantara menandai babak baru dalam pengelolaan aset negara di Indonesia. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, diharapkan Danantara dapat menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.

Presiden Prabowo Subianto, bersama Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono, secara resmi meluncurkan BPI Danantara dengan menekan tombol peluncuran. "Pada hari Senin, 24 Februari 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia," ucap Presiden Prabowo.