DKI Jakarta Tambah 9 Pos Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak di 2025

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah sembilan pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 2025 untuk meningkatkan akses layanan bagi korban, menyusul peningkatan kasus pada 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) mengumumkan penambahan sembilan Pos Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang signifikan pada tahun 2024, mencapai 2.041 kasus, naik dari 1.682 kasus pada tahun 2023. Penambahan pos pengaduan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan bagi korban kekerasan di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary, menjelaskan bahwa pos-pos pengaduan baru ini akan berlokasi di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu. Dengan penambahan ini, total pos pengaduan di DKI Jakarta kini mencapai 44 pos, tersebar di setiap kecamatan. Layanan yang diberikan di setiap pos pengaduan meliputi penerimaan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologi, dan penjangkauan oleh tenaga profesional yang kompeten di bidangnya. Layanan ini diberikan secara gratis kepada para korban.

Setiap pos pengaduan akan dilayani oleh dua petugas, yaitu seorang konselor dan seorang paralegal. Mereka bertugas menerima pengaduan, melakukan asesmen awal terhadap korban, mengidentifikasi kebutuhan korban, dan memastikan korban mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. "Proses identifikasi ini sangat penting agar korban mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar Mifta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mulai dari pencegahan hingga penanganan kasus.

Kesembilan pos pengaduan baru ini tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta, memastikan aksesibilitas yang lebih luas bagi korban. Setiap pos menyediakan layanan yang komprehensif dan gratis, termasuk pendampingan hukum dan psikologis. Petugas yang terlatih dan berpengalaman akan membantu korban melalui proses pelaporan dan pemulihan. Lokasi pos-pos pengaduan baru ini dipilih secara strategis untuk menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan layanan tersebut.

Selain penambahan pos pengaduan baru, terdapat dua pos pengaduan lama yang dipindahkan ke lokasi baru yang lebih strategis. RPTRA Madusela di Sawah Besar dipindahkan ke RPTRA Jaya Molek di Tanah Tinggi, Johar Baru, dan RPTRA Rusunawa Pulo Gebang dipindahkan ke RPTRA Jaka Berseri di Jatinegara Kaum, Pulogadung. Perpindahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan kepada masyarakat.

Dengan adanya penambahan dan relokasi pos pengaduan ini, diharapkan akses layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta semakin meningkat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan komitmennya untuk memberikan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak, dengan terus berupaya mencegah dan menangani kekerasan.

• Jakarta Pusat:
  • RPTRA Matahari, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih
  • RPTRA Melati Duri Pulo, Gambir
  • RPTRA Borobudur, Pegangsaan, Menteng
  • RPTRA H. Oyar, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading
  • RPTRA Tiga Durian, Duren Tiga, Pancoran
  • RPTRA Taman Batu, Menteng Atas, Setiabudi
  • RPTRA Rawajaya, Pondok Kopi, Duren Sawit
  • RPTRA Garuda, Cilangkap, Cipayung
  • RPTRA Tidung Ceria, Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan

  Penambahan pos pengaduan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan dan layanan yang optimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan tersedianya layanan yang mudah diakses dan komprehensif, diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan dan korban dapat segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.