DPR Minta ATR/BPN Jelaskan Penyelesaian Kasus Pagar Laut, Citra Lembaga Dipertanyakan

Anggota Komisi II DPR, Taufan Pawe, mendesak Kementerian ATR/BPN untuk menjelaskan penyelesaian kasus pagar laut yang melibatkan SHGB, karena berdampak pada citra lembaga.

Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan penjelasan transparan terkait penyelesaian kasus pagar laut yang tengah menjadi sorotan. Permasalahan ini melibatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan dinilai berdampak signifikan terhadap citra lembaga.

Taufan Pawe mengungkapkan bahwa Komisi II DPR dan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, sebelumnya telah berdiskusi panjang mengenai kasus pagar laut ini. Namun, ia menyoroti bahwa isu tersebut kini seakan diabaikan. "Saya sekali lagi juga mempertegas ini bukan oknum, bukan Nusron Wahid-nya, tapi citra kelembagaan, Pak," tegas Taufan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin.

Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga yang mengurusi masalah pertanahan. Kepercayaan tersebut, menurutnya, hanya dapat dibangun melalui kinerja yang baik dan transparan. Oleh karena itu, penjelasan menyeluruh mengenai penyelesaian kasus pagar laut ini sangat diperlukan.

Taufan Pawe meminta Kementerian ATR/BPN untuk menjelaskan secara rinci output dan outcome dari penanganan kasus pagar laut. Ia juga berharap adanya pembelajaran yang dapat diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. "Jadi tolong memang persoalan pagar laut ini kita ingin sekali tahu mengetahui apa output dan outcome, adakah pembelajaran ke depan?" tanyanya.

Anggota DPR tersebut baru saja menyelesaikan masa reses dan mengunjungi daerah pemilihannya. Dari hasil kunjungan tersebut, ia mendapatkan banyak aspirasi dari masyarakat terkait masalah pertanahan. Masalah pertanahan, menurutnya, menjadi isu sentral yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.

Taufan Pawe menilai bahwa isu pertanahan, termasuk kasus pagar laut, merupakan isu yang penting untuk dikelola dengan baik. Hal ini karena isu tersebut sangat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. "Tetapi menurut saya isu ini enak dikelola, karena menyangkut hidup dan kehidupan masyarakat," ujarnya.

Permasalahan pagar laut ini bukan hanya sekadar sengketa lahan biasa, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN. Kejelasan dan transparansi dalam penyelesaian kasus ini sangat penting untuk menjaga integritas lembaga dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan kasus ini akan menjadi bukti nyata komitmen mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebaliknya, kegagalan dalam memberikan penjelasan yang memuaskan dapat berdampak negatif terhadap citra lembaga dan kepercayaan publik.

Oleh karena itu, tuntutan DPR untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari Kementerian ATR/BPN merupakan langkah yang tepat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia.

Ke depan, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat lebih proaktif dalam mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan pertanahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan terwujudnya kepastian hukum di bidang pertanahan.

Desakan dari DPR RI kepada Kementerian ATR/BPN untuk menjelaskan secara detail penyelesaian kasus pagar laut merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Kasus ini bukan hanya masalah teknis pertanahan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Kejelasan informasi dan solusi yang komprehensif diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.