DPRD Kepri Soroti Tunda Bayar Pemprov Rp282 Miliar di 2024: Skala Prioritas dan Optimalisasi Penerimaan Daerah Dipertanyakan

DPRD Kepri mempertanyakan tunda bayar Pemprov Kepri senilai Rp282 miliar di tahun 2024, mendesak evaluasi skala prioritas program, dan optimalisasi penerimaan daerah, termasuk kinerja BUMD.

Batam, 29 Maret 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti nilai tunda bayar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri pada tahun 2024 yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp282 miliar. Angka ini menjadi perhatian serius mengingat dampaknya terhadap berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan besar pun muncul: bagaimana Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran dan apakah program-program yang dijalankan sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat?

Anggota DPRD Kepri, Suhadi, mengungkapkan bahwa berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penyebab membengkaknya tunda bayar tersebut. Namun, ia menekankan bahwa Pemprov seharusnya mampu memprediksi dan mengelola anggaran dengan lebih cermat agar permasalahan ini tidak terulang. Kemampuan Pemprov dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran menjadi sorotan utama dalam permasalahan ini.

Lebih lanjut, Suhadi mempertanyakan efektivitas program-program yang telah berjalan. "Kinerja ini kan ada barometernya. Apakah Pemprov Kepri sudah mencapai target seperti peningkatan ekonomi, bantuan tepat sasaran, pengurangan anggota kemiskinan. Begitu juga dengan infrastruktur yang telah dikerjakan selama tahun 2024. Kami ingin tahu skala prioritas dari setiap program yang sudah dijalankan," tegas Suhadi.

Komisi II DPRD Provinsi Kepri juga turut mencermati permasalahan ini dan meminta pertanggungjawaban Pemprov Kepri. Mereka menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah berjalan. Pemprov didesak untuk menjelaskan skala prioritas setiap program dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kepri.

Suhadi menambahkan bahwa kebijakan yang lebih jelas dan kecermatan dalam penggunaan anggaran harus menjadi fokus utama Pemprov. Hal ini penting untuk menghindari pembengkakan tunda bayar di masa mendatang dan memastikan efisiensi penggunaan dana publik.

DPRD juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi yang baik, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum.

Anggota DPRD berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah berjalan, sehingga produk-produk yang dijalankan sesuai dengan pos anggaran yang tersedia. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran.

Selain tunda bayar, DPRD Kepri juga menyoroti potensi penerimaan daerah yang masih bisa dioptimalkan. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Suhadi menyatakan bahwa kinerja BUMD hingga saat ini belum memuaskan dan seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang signifikan bagi Pemprov Kepri.

DPRD mendesak Pemprov untuk melakukan evaluasi kinerja BUMD dan mencari cara untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi penerimaan daerah sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Suhadi juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov Kepri dalam mengelola keuangan daerah. Dengan SDM yang kompeten, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif dan efisien.

Sebagai wakil rakyat, Suhadi menyatakan akan fokus mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia berharap Pemprov Kepri dapat memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel terkait penggunaan anggaran dan upaya untuk mengatasi permasalahan tunda bayar.

Suhadi merangkum tiga poin utama yang menjadi perhatian DPRD Kepri, yaitu: pertama, skala prioritas program yang harus jelas; kedua, permasalahan tunda bayar yang mencapai Rp282 miliar; dan ketiga, optimalisasi penerimaan daerah, termasuk kinerja BUMD. Ketiga poin ini harus menjadi fokus utama Pemprov Kepri dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.

Dengan adanya sorotan dari DPRD Kepri ini, diharapkan Pemprov Kepri dapat segera melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tunda bayar dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kepri dapat berjalan dengan optimal.