Efisiensi Anggaran Kota Serang: Bijak, Bukan Sekadar Tekstual

Inspektorat Kota Serang menekankan pentingnya efisiensi anggaran secara bijak, mempertimbangkan relevansi kebijakan pusat dan menyesuaikan pemangkasan anggaran perjalanan dinas.

Inspektorat Kota Serang, Banten, menyampaikan pentingnya efisiensi anggaran secara bijak, bukan sekadar mengikuti aturan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Inspektur Inspektorat Kota Serang, Wachyu B Kristiawan, pada Jumat lalu di Serang. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.

Wachyu menjelaskan bahwa efisiensi anggaran di Kota Serang harus mempertimbangkan konteks lokal. Kebijakan efisiensi yang diterapkan di pusat, seperti pemadaman listrik setelah jam kerja atau merumahkan pegawai, belum tentu relevan diterapkan di Kota Serang. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam sebelum menerapkan kebijakan serupa.

Inpres tersebut mengharuskan lembaga dan kementerian mengidentifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan Menteri Keuangan. Namun, Inspektorat Kota Serang menekankan perlunya penyesuaian dan pertimbangan yang cermat dalam penerapan kebijakan efisiensi tersebut di tingkat daerah.

Beberapa fokus utama efisiensi anggaran di Kota Serang antara lain mengurangi kegiatan seremonial di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wachyu menjelaskan bahwa verifikasi kegiatan seremonial perlu diteliti lebih lanjut, karena seringkali tidak jelas dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) apakah suatu kegiatan bersifat seremonial atau bukan.

Selain itu, pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen juga perlu penyesuaian. Beberapa OPD memiliki kebutuhan perjalanan dinas sebagai bagian dari tugas pokoknya. Oleh karena itu, efisiensi anggaran perjalanan dinas harus dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan kebutuhan operasional masing-masing OPD.

Inspektorat Kota Serang akan mengawal kebijakan efisiensi anggaran, namun menekankan pentingnya pendekatan yang bijak dan tidak tekstual. Artinya, penerapan kebijakan efisiensi harus mempertimbangkan konteks dan kebutuhan spesifik di Kota Serang, bukan hanya mengikuti aturan secara membabi buta.

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Inpres ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Namun, Inspektorat Kota Serang menekankan perlunya penyesuaian dan interpretasi yang tepat dalam penerapan inpres tersebut di tingkat daerah.

Efisiensi anggaran tidak hanya tentang penghematan semata, tetapi juga tentang optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program dan kegiatan yang dibiayai dari anggaran daerah.

Dengan demikian, Inspektorat Kota Serang mendorong agar efisiensi anggaran di daerah dilakukan dengan bijak, mempertimbangkan konteks lokal, dan tetap berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menghambat kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Inspektorat akan terus mengawasi dan memastikan agar kebijakan efisiensi anggaran di Kota Serang diterapkan secara efektif dan efisien, serta tetap memperhatikan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Kesimpulannya, efisiensi anggaran di Kota Serang harus dilakukan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks lokal, serta tetap berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan yang tidak tekstual dan memperhatikan kebutuhan riil di lapangan sangat penting untuk keberhasilan program efisiensi anggaran ini.