Geger! KPK Tetapkan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Sebagai Tersangka

KPK menahan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pengurusan PAW anggota DPR; penetapan tersangka ditegaskan murni penegakan hukum.

Jakarta, 20 Februari 2025 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Penahanan ini terkait perannya dalam dugaan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Hasto, yang mengenakan rompi tahanan KPK berwarna jingga, meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol pada Kamis sore setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Penahanan Hasto Kristiyanto mengejutkan publik dan menimbulkan berbagai spekulasi. Namun, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dengan tegas membantah adanya muatan politik dalam penetapan tersangka ini. "Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan," tegas Tessa saat dikonfirmasi.

KPK memastikan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto dilandasi kecukupan alat bukti. Meskipun undang-undang mensyaratkan minimal dua alat bukti, KPK menyatakan telah mengantongi lebih dari dua alat bukti yang sebagian besar telah diungkap secara publik dalam sidang praperadilan. Proses hukum ini berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Penyidik KPK menetapkan Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru pada 24 Desember 2024, dalam rangkaian kasus Harun Masiku. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan peran Hasto dalam kasus ini. Menurut Setyo, Hasto mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk melobi anggota KPU, Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

Lebih lanjut, Setyo mengungkapkan bahwa Hasto juga mengatur dan mengendalikan Donny untuk menerima dan menyerahkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. "HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," jelas Setyo.

Selain dugaan suap, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Hal ini menunjukkan kompleksitas kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap seluruh fakta dan jaringan yang terlibat.

KPK menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan KPK akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukum.

Peran Hasto Kristiyanto dalam kasus ini, menurut KPK, sangat signifikan. Ia diduga sebagai aktor intelektual yang mengatur dan mengendalikan aliran dana suap. Bukti-bukti yang dikumpulkan KPK menunjukkan keterlibatan aktif Hasto dalam upaya melobi KPU untuk memenangkan Harun Masiku. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada dugaan suap, tetapi juga mencakup upaya perintangan penyidikan.

Dengan ditetapkannya Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, KPK berharap dapat mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat dalam kasus ini. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh penting di partai politik. Publik berharap KPK dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam mengungkap seluruh fakta yang ada. Proses hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Langkah KPK dalam menahan Hasto Kristiyanto menunjukkan komitmen lembaga ini dalam memberantas korupsi di Indonesia, tanpa pandang bulu. Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang.