Gubernur Papua Minta Efisiensi Anggaran PSU Pilkada: Fokus Sukseskan Pemungutan Suara Ulang

Gubernur Papua, Ramses Limbong, meminta KPU Provinsi Papua untuk melakukan efisiensi anggaran dalam persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada, demi menyukseskan proses demokrasi di tengah refocusing anggaran daerah.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk melakukan efisiensi anggaran dalam mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada. Permintaan ini disampaikan menyusul adanya refocusing anggaran di Pemerintah Provinsi Papua. Pertemuan tertutup antara Gubernur dan KPU Provinsi Papua di Kantor Gubernur Jayapura pada Kamis lalu membahas hal krusial ini. Langkah efisiensi ini bertujuan agar pelaksanaan PSU Pilkada tetap berjalan lancar tanpa pemborosan anggaran daerah.

Gubernur Limbong menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam setiap tahapan PSU. Beliau menyatakan, "Kami telah berkoordinasi dengan KPU terkait penggunaan anggaran secara efektif dan saya minta beberapa pos anggaran dikurangi guna menekan biaya penyelenggaraan." Hal ini penting mengingat kondisi keuangan Pemprov Papua saat ini. Sebagai contoh, Gubernur menyarankan agar kegiatan-kegiatan terkait PSU tidak perlu dilakukan di hotel mewah dan perjalanan dinas dapat dilakukan secara daring melalui Zoom meeting untuk menekan biaya.

Langkah konkret yang diminta Gubernur adalah pengajuan proposal anggaran yang rinci dan terukur dari KPU Papua. Dengan proposal yang jelas, Pemerintah Provinsi dapat segera mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan PSU. Gubernur Limbong optimistis, "Apapun caranya semua harus sukseskan PSU ini dan persoalan anggaran akan diupayakan, bahkan akan berkoordinasi dengan Kemendagri." Beliau juga berharap agar PSU yang murni dibiayai APBD Papua ini dapat terselesaikan dengan baik, baik dengan bantuan dari pemerintah pusat maupun tanpa bantuan tersebut, demi menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Limbong secara khusus meminta KPU untuk memangkas beberapa pos anggaran yang dinilai kurang efektif. Beliau menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan menghindari pemborosan. Hal ini sejalan dengan kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. KPU diminta untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang esensial dan langsung berkaitan dengan pelaksanaan PSU.

Selain efisiensi anggaran, Gubernur juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran PSU. KPU diminta untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dipertanggungjawabkan dengan jelas dan transparan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Papua.

KPU Provinsi Papua diharapkan dapat menyusun rencana anggaran yang detail dan realistis, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi biaya pelaksanaan PSU. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar dan efektif tanpa kendala anggaran yang berarti.

Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, menjelaskan bahwa seluruh pembiayaan PSU Pilkada akan bersumber dari APBD Papua. Setelah menerima petunjuk teknis (juknis) dari KPU Pusat, KPU Provinsi Papua akan segera mengajukan proposal anggaran yang rinci kepada Pemerintah Provinsi Papua. Proposal ini akan memuat detail kebutuhan anggaran untuk seluruh tahapan pelaksanaan PSU.

Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan PSU Pilkada. Namun, efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas utama. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua sangat penting untuk memastikan pelaksanaan PSU yang sukses dan transparan. Harapannya, kerjasama ini akan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sesuai dengan aspirasi rakyat Papua.

Gubernur Limbong juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan PSU. Namun, pihaknya tetap optimis bahwa PSU akan berjalan sukses, terlepas dari adanya bantuan dari pemerintah pusat atau tidak. Prioritas utama adalah memastikan proses demokrasi di Papua berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang amanah.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Papua akan tetap berjalan dengan fokus pada efisiensi anggaran. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan PSU yang transparan dan akuntabel. Harapannya, proses ini akan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sesuai dengan aspirasi rakyat Papua.