Kalbar Siap Lompatan Pembangunan 2025-2030: Infrastruktur, SDM, dan Ekonomi Hijau Jadi Fokus

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan pembangunan jangka menengah 2025-2030 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan, ditandai dengan peningkatan IPM dan target pertumb

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tengah bersiap untuk melakukan lompatan besar dalam pembangunan daerahnya pada periode 2025-2030. Fokus utama pembangunan ini diarahkan pada tiga pilar utama: pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam sambutannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalbar 2025 di Pontianak, Senin (5/5).

Musrenbang ini menjadi wadah penting bagi pemerintah Kalbar untuk merumuskan strategi pembangunan yang komprehensif. Gubernur Norsan menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak untuk mengatasi tantangan strategis yang dihadapi Kalbar, agar provinsi ini tidak tertinggal dari momentum pembangunan nasional. Letak geografis Kalbar yang unik, dengan luas wilayah yang besar dan perbatasan langsung dengan Malaysia sepanjang 966 kilometer, menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri.

Provinsi Kalbar, yang merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, memiliki potensi yang luar biasa. Namun, potensi tersebut membutuhkan strategi pembangunan yang tepat untuk menjamin pemerataan dan keberlanjutan. Keberhasilan Kalbar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024, keluar dari zona sedang dan masuk ke kategori tinggi, menjadi modal penting dalam menatap masa depan pembangunan.

Meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam IPM, Kalbar masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketergantungan ekonomi yang masih tinggi pada sektor ekstraktif, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan (46,03 persen penduduk usia kerja), menjadi salah satu kendala utama. Sektor-sektor ini hanya berkontribusi 21,73 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sementara sektor pertambangan hanya menyumbang 5,11 persen. Gubernur Norsan menyatakan, "Ketergantungan ini harus dimitigasi agar tidak memperburuk kualitas lingkungan dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat."

Selain itu, masih terdapat beberapa infrastruktur dasar yang perlu ditingkatkan. Kemantapan jalan provinsi baru mencapai 64,01 persen, akses sanitasi layak hanya 50,42 persen, dan belum ada kabupaten/kota yang bebas dari praktik buang air besar sembarangan (BABS). Meskipun rasio elektrifikasi telah mencapai 99,85 persen, pasokan listrik industri Kalbar masih bergantung pada Sarawak, Malaysia. Terdapat pula 54 desa yang belum memiliki akses internet. "Di era digital ini, keterbatasan tersebut harus segera diatasi agar desa tidak tertinggal dalam transformasi teknologi," tegas Norsan.

Namun, tantangan-tantangan ini juga diiringi dengan peluang yang besar. Posisi geografis Kalbar yang strategis dan potensi sumber daya alamnya yang melimpah dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kalbar juga memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan ekonomi hijau.

Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan visi pembangunan Kalbar 2030, yaitu Adil, Demokratis, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan. Untuk mencapai visi tersebut, beberapa target telah ditetapkan, antara lain pertumbuhan ekonomi 6,02–7,91 persen, peningkatan indeks modal manusia sebesar 0,64 poin, penurunan kemiskinan menjadi 4,31–4,97 persen, serta pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 75,78 persen pada 2030. Visi besar ini dijabarkan melalui 11 misi pembangunan, 7 prioritas, dan 24 sasaran.

Beberapa program prioritas telah dirancang untuk mencapai target tersebut. Di bidang pembangunan manusia, akan difokuskan pada bantuan biaya pendidikan, pelatihan dan sertifikasi generasi muda, serta pengembangan creative hub untuk industri kreatif. Di bidang ekonomi berkelanjutan, pemerintah akan mendorong lumbung pangan daerah, pengembangan produk ekonomi hijau seperti kakao, kopi, dan kratom, serta pengembangan destinasi wisata terpadu.

Sementara itu, di bidang infrastruktur dasar, target utamanya adalah pencapaian ODF (Open Defecation Free) di seluruh kabupaten/kota, peningkatan kemantapan jalan hingga 90 persen, bebas desa dari blank spot internet, dan pemanfaatan energi baru terbarukan bagi sektor industri. Pemerintah Provinsi Kalbar juga berkomitmen untuk mendukung program prioritas nasional, seperti program makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, dan rumah subsidi.

Gubernur Norsan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar berbagai pihak untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat Kalbar terwujud secara merata dan berkelanjutan. Dengan visi yang jelas, program prioritas yang terarah, dan kolaborasi yang kuat, Kalbar optimis dapat mencapai lompatan pembangunan yang signifikan pada periode 2025-2030.