Kemenag Papua Barat Usul Pemberangkatan Haji Gelombang Kedua: Antisipasi Kendala di Bumi Cendrawasih

Kemenag Papua Barat mengusulkan pemberangkatan haji gelombang kedua pada Mei 2025 untuk mengatasi kendala geografis dan transportasi di wilayah tersebut, dengan total kuota 723 jamaah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua Barat mengajukan usulan penting terkait pemberangkatan jamaah haji tahun 2025. Usulan tersebut disampaikan langsung dalam rapat embarkasi Makassar. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul mengingat kondisi geografis dan akses transportasi yang beragam di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kepala Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Papua Barat, Aziz Hegemur, menjelaskan alasan di balik usulan tersebut. Beliau menekankan bahwa pemberangkatan pada gelombang kedua, yang dijadwalkan pada 17-31 Mei 2025, akan memberikan waktu yang lebih leluasa bagi para jamaah haji untuk mempersiapkan segala kebutuhan sebelum keberangkatan. Hal ini dinilai krusial mengingat tantangan logistik dan aksesibilitas di beberapa daerah.

Aziz Hegemur menambahkan, "Kami sudah sampaikan usulan saat rapat embarkasi Makassar. Semoga usulan ini disetujui seperti tahun-tahun sebelumnya." Usulan ini diajukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis Papua Barat dan Papua Barat Daya yang memiliki tingkat kesulitan akses transportasi yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota. Pihak Kemenag berharap usulan ini dapat memberikan solusi yang optimal bagi para jamaah haji.

Usulan pemberangkatan gelombang kedua ini didasari oleh pertimbangan matang. Kondisi geografis yang unik dan akses transportasi yang beragam di Papua Barat dan Papua Barat Daya menjadi tantangan tersendiri. Dengan pemberangkatan gelombang kedua, diharapkan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir. Proses persiapan yang lebih panjang memberikan kesempatan bagi jamaah untuk menyelesaikan segala urusan administrasi dan persiapan perjalanan jauh sebelum keberangkatan.

Total kuota haji untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya pada tahun 2025 adalah 723 orang. Rinciannya meliputi 679 jamaah haji reguler, 36 jamaah haji lanjut usia (lansia), 6 Petugas Haji Daerah (PHD), dan 2 orang dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Pembagian kuota ini telah mempertimbangkan jumlah penduduk muslim di setiap daerah.

Kemenag Papua Barat juga telah merinci pembagian kuota haji di masing-masing daerah. Papua Barat mendapatkan kuota 331 orang, dengan rincian: Manokwari (160), Fakfak (74), Teluk Bintuni (37), Kaimana (35), Teluk Wondama (18), dan Manokwari Selatan (7). Sementara itu, Papua Barat Daya mendapat kuota 348 orang, yang terdiri dari: Kota Sorong (225), Kabupaten Sorong (73), Raja Ampat (21), Sorong Selatan (20), Tambrauw (6), dan Maybrat (3).

Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari memiliki kuota haji reguler terbanyak. Pembagian kuota yang merata ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh jamaah haji di kedua provinsi tersebut.

Menjelang keberangkatan, Kemenag Papua Barat memberikan imbauan penting kepada seluruh jamaah haji. Aziz Hegemur menekankan pentingnya menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga, istirahat cukup, dan mengonsumsi makanan bergizi. Hal ini bertujuan untuk memastikan para jamaah dalam kondisi prima saat menjalankan ibadah haji.

Persiapan yang matang sangat penting untuk kelancaran ibadah haji. Dengan waktu yang lebih panjang sebelum keberangkatan, para jamaah dapat mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Selain itu, mereka juga dapat menyelesaikan segala urusan administrasi dan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan selama di Tanah Suci.

Kemenag Papua Barat berharap usulan pemberangkatan gelombang kedua ini dapat disetujui. Dengan demikian, diharapkan proses pemberangkatan jamaah haji dari Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat berjalan lancar dan tanpa kendala berarti, sehingga para jamaah dapat menunaikan ibadah haji dengan khusyuk dan nyaman.