Kemenko Kumham Imipas Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi
Kemenko Kumham Imipas berkolaborasi dengan KPK untuk meningkatkan penyuluhan antikorupsi dan membangun budaya kerja yang bersih dan transparan di lingkungan kementerian.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) secara resmi menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi. Kolaborasi ini ditandai dengan kunjungan Kemenko Kumham Imipas ke KPK di Jakarta pada Selasa lalu. Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan penyuluhan antikorupsi bagi seluruh sumber daya manusia di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Hal ini dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, Andika Dwi Prasetya, mengungkapkan harapannya agar program penyuluhan ini dapat memperkuat budaya antikorupsi dan meningkatkan pemahaman pegawai mengenai risiko dan pencegahan korupsi. "Kemenko Kumham Imipas memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," ujar Andika. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan KPK dalam berbagai aspek, termasuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas di lingkungan kerja.
Kunjungan ini disambut baik oleh Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa, yang mengapresiasi langkah proaktif Kemenko Kumham Imipas. Cahya menyatakan kesiapan KPK untuk mendukung program penyuluhan dan penguatan antikorupsi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Langkah ini, menurut Cahya, sejalan dengan visi KPK dalam menciptakan birokrasi yang transparan dan bebas dari korupsi. Kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan sinergi yang lebih erat antara kedua lembaga.
Penguatan Zona Integritas dan WBBM
Inspektur Kemenko Kumham Imipas, Heni Yuwono, menambahkan bahwa koordinasi dengan KPK sangat penting, terutama dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kerja sama yang erat diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Kemenko Kumham Imipas menyadari pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Dengan melibatkan KPK, Kemenko Kumham Imipas berharap dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pegawainya dalam mencegah dan mendeteksi praktik korupsi. Penyuluhan yang diberikan akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengenalan peraturan perundang-undangan terkait antikorupsi hingga praktik-praktik baik dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.
Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pegawai dalam menjaga integritas dan menghindari tindakan koruptif. Kemenko Kumham Imipas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi dan memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik yang diberikan tetap bersih, transparan, dan akuntabel.
Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik di Indonesia. Kemenko Kumham Imipas berharap kolaborasi ini akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
Langkah Strategis Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Kunjungan Kemenko Kumham Imipas ke KPK bukan sekadar kunjungan formal, melainkan langkah strategis untuk membangun komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi. Melalui kerja sama ini, kedua lembaga berharap dapat menciptakan sinergi yang efektif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.
Dengan adanya pelatihan dan penyuluhan antikorupsi, diharapkan para pegawai Kemenko Kumham Imipas dapat lebih memahami aturan dan mekanisme yang berlaku dalam mencegah korupsi. Selain itu, kerja sama ini juga akan memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.
Kemenko Kumham Imipas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat. Kerja sama dengan KPK ini merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan komitmen tersebut. Dengan demikian, diharapkan terciptalah pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui kolaborasi yang erat ini, diharapkan akan tercipta sistem pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini akan berdampak positif bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.