Kemenkum Kalsel Perkuat Pengawasan Internal Anggaran: Jaga Transparansi dan Akuntabilitas
Kemenkumham Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkatkan pengawasan internal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sejalan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM, guna mendukung pelayanan hukum yang lebih baik.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) berkomitmen memperkuat pengawasan internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Hal ini disampaikan langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, di Banjarmasin, Minggu (2/2).
Transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi fokus utama Kemenkum Kalsel. Nuryanti menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran untuk memastikan setiap anggaran dikelola secara akuntabel dan sesuai aturan. Komitmen ini sejalan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kebijakan Menkumham mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Kemenkum Kalsel. Tujuannya jelas: memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, diharapkan pelayanan hukum dapat ditingkatkan kualitasnya.
Nuryanti menegaskan komitmen seluruh jajaran Kanwil terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas, khususnya dalam masa transisi. Ini menunjukkan keseriusan Kemenkum Kalsel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas.
Proses pengawasan juga melibatkan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tim telah melakukan pemeriksaan interim (pemeriksaan awal) atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 pada Oktober hingga Desember 2024. Pemeriksaan lanjutan akan berlangsung hingga Mei 2025.
Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (sebelumnya tergabung dalam Kemenkumham), wajib menyusun laporan keuangan tahun 2024. Laporan-laporan ini akan dikonsolidasikan oleh Kementerian Hukum selaku kementerian pengampu.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, meminta dukungan penuh dari seluruh satuan kerja agar kooperatif selama proses pemeriksaan. Kooperasi ini penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat.
Dengan peningkatan pengawasan internal dan komitmen terhadap transparansi, Kemenkum Kalsel berupaya memastikan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat Kalimantan Selatan.